Banjir Jakarta: DPRD DKI Desak Pemprov Segera Normalisasi Sungai dan Saluran Air

Banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Jakarta pada Rabu (5/3/2025) telah mendorong Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, untuk mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar segera melakukan normalisasi sungai dan saluran air di seluruh wilayah ibu kota. Pernyataan tersebut disampaikan Khoirudin di Gedung BPK RI perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, menyusul laporan meluasnya dampak banjir yang menimpa warga Jakarta.

Khoirudin menekankan perlunya tindakan cepat dan konkret untuk mengatasi masalah pendangkalan sungai yang semakin parah. "Pendangkalan sungai dan saluran air yang signifikan menyebabkan berkurangnya kapasitas tampungan air, sehingga memperparah dampak banjir," ujar Khoirudin. Ia menyoroti akumulasi lumpur dan sedimentasi yang signifikan sebagai penyebab utama penurunan daya tampung sungai dan saluran air. Oleh karena itu, Khoirudin secara tegas mendesak Pemprov DKI untuk segera melakukan pengerukan menyeluruh di seluruh jaringan sungai dan saluran air yang ada di Jakarta.

Lebih lanjut, Khoirudin mengutarakan harapannya agar Jakarta dapat memiliki sistem pengendalian banjir yang lebih modern dan terintegrasi, seperti yang telah diimplementasikan di beberapa kota besar dunia, misalnya Kuala Lumpur. "Kuala Lumpur telah berhasil menerapkan sistem terowongan bawah tanah untuk mengelola aliran air banjir. Sistem ini memompa air ke bawah tanah dan kemudian menyalurkannya ke laut. Ini dapat menjadi contoh bagi Jakarta untuk diadopsi dan dikaji kelayakannya," imbuhnya.

Ketua DPRD DKI Jakarta ini juga menekankan pentingnya pengerukan sungai secara berkala dan terjadwal. Ia menegaskan bahwa pengerukan tidak dapat hanya dilakukan satu kali saja, tetapi harus menjadi program rutin, terutama menjelang musim hujan setiap tahunnya. "Endapan lumpur akan terus terjadi seiring dengan aliran air, sehingga pengerukan harus menjadi program berkelanjutan untuk mencegah terulangnya bencana banjir," tegas Khoirudin. Ia menyebut penanganan banjir sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Di tengah keprihatinannya atas dampak banjir yang merugikan masyarakat, Khoirudin menyampaikan turut berduka cita atas korban yang terdampak. DPRD DKI Jakarta, tambahnya, juga telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi-lokasi terdampak banjir untuk melihat kondisi di lapangan dan berkoordinasi dengan warga setempat. Khoirudin berharap, melalui kolaborasi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, Jakarta dapat segera mengatasi masalah banjir dan meminimalisir dampaknya terhadap warga.

Khoirudin juga menegaskan komitmen DPRD DKI untuk memprioritaskan anggaran untuk penanganan banjir dan kemacetan di Jakarta pada tahun mendatang. "Penanganan banjir dan kemacetan akan menjadi prioritas utama dalam anggaran tahun depan. Hal ini merupakan langkah nyata untuk menunjukkan komitmen kami dalam mengatasi masalah yang selama ini menjadi tantangan bagi Jakarta," tandasnya.

Langkah-langkah yang disarankan Khoirudin:

• Pengerukan segera dan menyeluruh di seluruh sungai dan saluran air di Jakarta.
• Implementasi sistem pengendalian banjir yang modern dan terintegrasi, seperti sistem terowongan di Kuala Lumpur.
• Pengerukan sungai secara rutin dan berkala, terutama menjelang musim hujan.
• Prioritas anggaran untuk penanganan banjir dan kemacetan.