Prioritaskan Pemerataan Ekonomi, Kementerian Transmigrasi Fokus Kembangkan 10 Kawasan, IKN Belum Termasuk

Kementerian Transmigrasi Tetapkan 10 Kawasan Transmigrasi Sebagai Proyek Percontohan 2025

Kementerian Transmigrasi mengambil langkah strategis dalam upaya pemerataan ekonomi nasional dengan menetapkan 10 kawasan transmigrasi sebagai proyek percontohan (pilot project) yang akan dimulai pada tahun 2025. Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanagara, menyampaikan bahwa fokus utama saat ini adalah mematangkan persiapan dan perencanaan yang matang untuk keberhasilan proyek-proyek tersebut. Meskipun Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi pusat perhatian nasional, Iftitah menegaskan bahwa untuk saat ini IKN belum termasuk dalam daftar prioritas pengembangan kawasan transmigrasi.

"Ada sekitar 10 yang akan jadi pilot project tahun 2025 ini. Beberapa kawasan lainnya masih sedang kami dalami," ujar Iftitah Sulaiman Suryanagara di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (24/03/2025). Iftitah belum bersedia mengungkapkan secara detail mengenai lokasi 10 kawasan yang dimaksud, namun menjanjikan akan memberikan informasi lebih lanjut setelah data dan perencanaan rampung.

Prioritaskan Data Akurat dan Perencanaan Matang

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah menargetkan pengembangan 45 kawasan transmigrasi. Namun, Iftitah menekankan pentingnya data yang akurat dan perencanaan yang matang sebelum memulai pengembangan. "Kami tidak ingin mengangkat itu tanpa ada data clean and clear. Jadi, harus datanya clean and clear dulu, baru bisa kami sajikan," tegasnya. Pendekatan ini diambil untuk menghindari masalah dan kegagalan yang mungkin terjadi akibat perencanaan yang kurang matang.

Iftitah menjelaskan bahwa IKN akan difokuskan sebagai pusat pelayanan jasa pemerintahan, sementara kawasan transmigrasi akan dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ia mengibaratkan kawasan transmigrasi sebagai "ada gula ada semut", yang artinya masyarakat akan tertarik untuk datang dan menetap jika kawasan tersebut memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan. Meskipun IKN belum menjadi fokus utama, Kementerian Transmigrasi tetap melirik potensi pengembangan kawasan di sekitar IKN, seperti Pantai Melawai di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Rempang Eco-City Jadi Salah Satu Fokus Utama

Salah satu proyek transmigrasi yang menjadi fokus utama Kementerian Transmigrasi adalah Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau. Proyek ini telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023. Pengembangan Rempang Eco-City juga tercantum dalam RPJMN 2025-2029.

Pengembangan wilayah Rempang telah direncanakan sejak tahun 2004 melalui kerja sama antara BP Batam, Pemerintah Kota Batam, dan PT Makmur Elok Graha (MEG). PT MEG ditunjuk sebagai pengembang kawasan seluas 8.000 hektar pada 12 April 2023. Proyek ini menargetkan investasi sebesar Rp 381 triliun dan penyerapan tenaga kerja lebih dari 300.000 orang. Investasi juga datang dari perusahaan pasir silika raksasa asal China, Xinyi Group, dengan nilai investasi mencapai Rp 198 triliun - Rp 381 triliun.

Penyelesaian Konflik dan Permintaan Maaf

Proyek Rempang Eco-City sempat memicu konflik antara pemerintah dan masyarakat terkait pengosongan lahan. Masyarakat setempat menolak relokasi karena telah menghuni wilayah tersebut secara turun-temurun. Namun, pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik dan memberikan kompensasi yang layak bagi masyarakat yang bersedia direlokasi. Beberapa masyarakat yang setuju untuk relokasi telah menerima Sertifikat Hak Milik (SHM) atas rumah dan tanah mereka yang baru.

Iftitah mengakui adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dalam proses relokasi, yang menyebabkan penolakan dari masyarakat. "Kami mau minta maaf atas nama pemerintah, atas kelakuan pemerintah di masa itu. Kita akan mulai era baru, bahwa Kementerian Transmigrasi akan berpihak kepada kepentingan rakyat," ujarnya. Sebagai bentuk permintaan maaf dan komitmen untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, pemerintah berencana menemui masyarakat terdampak Rempang Eco-City pada hari pertama Lebaran sebelum melanjutkan pengembangan kawasan.

Dengan fokus pada data yang akurat, perencanaan yang matang, dan pendekatan yang lebih humanis, Kementerian Transmigrasi optimis dapat mewujudkan pengembangan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.