Sinergi Kemenpan-RB dan Kemenhub Amankan Pelayanan Publik Transportasi Mudik 2025

Jakarta, [Tanggal Hari Ini] – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkolaborasi erat guna menjamin kelancaran pelayanan publik di sektor transportasi selama periode mudik Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1446 H/2025. Sinergi ini diwujudkan melalui koordinasi intensif dan pemantauan langsung untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal dan komprehensif.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, melakukan kunjungan kerja ke kantor Kemenhub pada Selasa (25/03/2025) untuk meninjau kesiapan dan pelaksanaan pelayanan publik. Didampingi Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto dan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB, Otok Kuswandaru, Rini menekankan pentingnya koordinasi antara Kemenhub sebagai leading sector layanan mudik dengan Kemenpan-RB dalam memastikan pelayanan publik berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Kami hadir untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap terlaksana dengan baik. Seluruh lapisan masyarakat harus dapat menerima layanan secara utuh dan komprehensif,” tegas Rini.

Kemenpan-RB berfokus pada manajemen tata kelola layanan publik yang diterapkan oleh Kemenhub, termasuk pemanfaatan transformasi digital dalam penyebaran informasi terkait mudik. Kemenhub telah mengintegrasikan data melalui Layanan Digital Sektor Transportasi (Digiportasi) dan membuka kanal pengaduan masyarakat melalui LAPOR! yang aktif 24 jam.

Prioritaskan Layanan Inklusif dan Esensial

Kemenpan-RB juga menyoroti pentingnya layanan inklusif bagi kelompok rentan. Sesuai dengan Surat Edaran Menpan-RB Nomor 2 Tahun 2025, pelayanan publik esensial di bidang keamanan, keselamatan, kesehatan, dan transportasi harus tetap tersedia, mudah diakses, dan berjalan optimal selama libur nasional dan cuti bersama.

“Masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, sigap, dan terkoordinasi. Kami memastikan pelayanan publik yang esensial tetap terjaga. Seluruh layanan di bawah koordinasi Kemenhub harus memperhatikan standar pelayanan dan kelompok rentan,” imbuh Rini.

Penerapan Flexible Working Arrangement (FWA) untuk ASN

Pemerintah melalui Kemenpan-RB menerapkan kebijakan Flexible Working Arrangement (FWA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 24-27 Maret 2025. Langkah ini diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam mengurangi kepadatan lalu lintas pada awal masa mudik.

“Pemberlakuan FWA bagi ASN ini berdampak positif dalam mengurai kepadatan arus mudik lebih awal. Dengan pengaturan kerja yang lebih adaptif, pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa menghambat arus perjalanan masyarakat,” jelas Rini.

Tinjau Command Center dan Posko Angkutan Lebaran 2025

Dalam kunjungannya, Rini beserta rombongan juga berkesempatan meninjau Command Center Kemenhub, yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam memantau perkembangan sektor transportasi secara langsung. Mereka juga mengunjungi Posko Pusat Angkutan Lebaran Tahun 2025, yang melibatkan 22 stakeholder terkait untuk mendukung kelancaran proses mudik. Posko ini diibaratkan sebagai Mal Pelayanan Publik (MPP) terpadu, yang memungkinkan pengambilan keputusan terkait sektor transportasi pada masa mudik dilakukan dengan cepat dan tepat.

“Saya berharap dengan pola kolaborasi seperti ini, layanan transportasi yang di bawah komando Menhub dapat terlaksana dengan baik dan masyarakat dapat terlayani dengan lebih komprehensif secara adil,” harap Rini.

Apresiasi untuk ASN yang Bertugas

Rini memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada ASN yang tetap bertugas selama periode mudik. Ia mengajak seluruh ASN untuk tetap semangat, bekerja secara profesional, dan berdedikasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyampaikan terima kasih kepada Kemenpan-RB atas dukungan dalam memastikan kelancaran pelayanan publik di bidang transportasi selama periode mudik. Ia menyatakan bahwa Posko Pusat Angkutan Lebaran Tahun 2025 memudahkan koordinasi dengan stakeholder terkait, sehingga penyelenggaraan angkutan Lebaran menjadi lebih baik dan pelayanan dapat diberikan kepada masyarakat secara optimal.

“Ini juga untuk memastikan bahwa layanan publik tetap berjalan dengan baik bersamaan dengan penyelenggaraan pelayanan angkutan Lebaran 2025,” pungkas Dudy.