Kalimantan Timur, atau yang akrab disapa Benua Etam, menyimpan catatan sejarah yang unik terkait dengan peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) melalui konsep Dwifungsi. Konsep ini, yang secara resmi diperkenalkan pada dekade 1960-an, memberikan ABRI peran ganda, yaitu sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara, serta sebagai kekuatan sosial-politik.

Di Kalimantan Timur, Dwifungsi ABRI termanifestasi dalam berbagai aspek pembangunan daerah. Para perwira ABRI ditempatkan di berbagai posisi strategis dalam pemerintahan daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Mereka terlibat dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur, hingga pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Kehadiran ABRI kala itu dianggap sebagai stabilitator, terutama dalam menghadapi potensi ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat, mengingat luasnya wilayah dan kompleksitas demografis Kalimantan Timur.

Namun, peran Dwifungsi ABRI di Kalimantan Timur juga tidak lepas dari kontroversi. Kritik muncul terkait dengan potensi penyalahgunaan kekuasaan, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta pembatasan terhadap ruang gerak sipil. Beberapa pihak menilai bahwa dominasi ABRI dalam pemerintahan daerah menghambat proses demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Jejak Pembangunan dan Keamanan

Kontribusi ABRI dalam pembangunan Kalimantan Timur pada masa Dwifungsi tidak dapat dinafikan. Beberapa proyek infrastruktur penting, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya, melibatkan peran aktif ABRI. Selain itu, ABRI juga berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan dan daerah-daerah terpencil, yang seringkali menjadi sasaran kegiatan ilegal seperti penebangan liar dan penyelundupan.

Berikut beberapa contoh konkret peran ABRI di Kalimantan Timur:

• Pembangunan Infrastruktur: ABRI mengerahkan personel dan peralatan untuk membantu pembangunan jalan dan jembatan di daerah-daerah terpencil, membuka aksesibilitas dan meningkatkan konektivitas antar wilayah.
• Pengamanan Wilayah Perbatasan: ABRI meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah perbatasan untuk mencegah kegiatan ilegal dan menjaga kedaulatan negara.
• Penanggulangan Bencana Alam: ABRI terlibat aktif dalam penanggulangan bencana alam, seperti banjir dan kebakaran hutan, membantu evakuasi korban dan menyalurkan bantuan.
• Pembinaan Masyarakat: ABRI menyelenggarakan program-program pembinaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan penyuluhan kesehatan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kontroversi dan Dampak Jangka Panjang

Di sisi lain, kritik terhadap Dwifungsi ABRI di Kalimantan Timur juga cukup signifikan. Beberapa isu yang seringkali disoroti antara lain:

• Penyalahgunaan Kekuasaan: Beberapa oknum ABRI diduga menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melakukan praktik korupsi dan nepotisme.
• Pembatasan Ruang Gerak Sipil: Kehadiran ABRI yang dominan dalam pemerintahan daerah dinilai membatasi ruang gerak sipil dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan.
• Pelanggaran HAM: Terdapat laporan mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum ABRI terhadap masyarakat sipil, terutama dalam penanganan konflik sosial.

Pasca reformasi 1998, konsep Dwifungsi ABRI secara bertahap dihapuskan. ABRI kembali fokus pada peran utamanya sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara. Namun, jejak Dwifungsi ABRI di Kalimantan Timur masih terasa hingga saat ini. Pengalaman masa lalu menjadi pelajaran berharga bagi upaya membangun tata pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel.

Sejarah Dwifungsi ABRI di Kalimantan Timur merupakan bagian integral dari sejarah Indonesia. Memahami konteks sejarah ini penting untuk membangun kesadaran kolektif dan mencegah terulangnya kesalahan di masa lalu. Dengan belajar dari sejarah, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi Kalimantan Timur dan Indonesia secara keseluruhan.