Sekolah Rakyat: Inisiatif Baru Tingkatkan Angka Partisipasi SMA di Indonesia
Sekolah Rakyat: Solusi Pendidikan untuk Tingkatkan Angka Partisipasi SMA di Indonesia
Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia masih menjadi perhatian utama. Ketua Formatur Sekolah Rakyat, Muhammad Nuh, mengungkapkan bahwa APK SMA saat ini masih berada di kisaran 80 persen, menunjukkan adanya kesenjangan akses pendidikan bagi sekitar 20 persen anak usia sekolah.
Kesenjangan ini mendorong lahirnya inisiatif Sekolah Rakyat, sebuah program yang dirancang untuk menjangkau anak-anak yang belum berkesempatan mengenyam pendidikan SMA, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir bukan untuk menggantikan sekolah yang sudah ada, melainkan untuk melengkapi dan memperluas jangkauan pendidikan, memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak bangsa.
Persiapan Matang Menuju Implementasi
Persiapan Sekolah Rakyat terus dikebut dengan pembentukan berbagai satuan tugas (satgas) yang fokus pada aspek-aspek krusial, antara lain:
- Satgas Kurikulum: Bertanggung jawab menyusun kurikulum yang relevan dan adaptif dengan kebutuhan siswa.
- Satgas Rekrutmen Guru, Kepala Sekolah, dan Tenaga Pendidikan: Menyeleksi tenaga pengajar dan pemimpin sekolah yang berkualitas dan berdedikasi.
- Satgas Rekrutmen Siswa: Melakukan identifikasi dan rekrutmen siswa yang memenuhi kriteria program.
- Satgas Sarana dan Prasarana: Memastikan ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar.
- Satgas Pendanaan dan Keuangan: Mengelola sumber daya keuangan secara transparan dan akuntabel.
Ditargetkan, Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada pertengahan Juli, bertepatan dengan tahun ajaran baru. Sebanyak 53 titik telah diprioritaskan sebagai lokasi awal pelaksanaan program ini. Penting untuk dicatat bahwa satu titik tidak selalu berarti satu unit sekolah, melainkan bisa mencakup dua hingga tiga satuan pendidikan, tergantung pada kebutuhan dan jumlah anak yang belum bersekolah di wilayah tersebut.
Pemetaan Kebutuhan dan Fokus pada Kualitas
Penentuan lokasi Sekolah Rakyat didasarkan pada pemetaan kemiskinan yang cermat. Jika suatu daerah memiliki banyak anak usia Sekolah Dasar (SD) yang belum bersekolah, maka prioritas akan diberikan pada pendirian SD. Hal serupa berlaku untuk jenjang SMP dan SMA. Dengan pendekatan ini, diharapkan Sekolah Rakyat dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan di semua tingkatan.
Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga pada persiapan siswa dan tenaga pengajar. Sebelum memulai tahun ajaran baru, siswa akan mengikuti program matrikulasi selama satu bulan. Program ini bertujuan untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan mentalitas, dan memperkuat cohesiveness sosial, sehingga siswa siap secara mental dan sosial untuk menerima pelajaran.
Para guru dan kepala sekolah yang akan bertugas di Sekolah Rakyat juga akan mendapatkan pelatihan khusus. Prioritas diberikan kepada lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang memiliki empati sosial yang tinggi. Mengingat sebagian besar siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi yang kurang beruntung, guru diharapkan mampu memberikan pendekatan berbasis kasih sayang dan motivasi yang kuat untuk membangkitkan semangat belajar mereka.
Komitmen Pemerintah terhadap Pendidikan yang Merata
Pemerintah juga terus berkomitmen untuk merehabilitasi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan, baik sekolah negeri maupun swasta. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Pemerintah menyadari bahwa infrastruktur pendidikan yang baik merupakan fondasi penting bagi peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Dengan kombinasi antara inisiatif Sekolah Rakyat, peningkatan kualitas tenaga pengajar, dan perbaikan infrastruktur, diharapkan angka partisipasi pendidikan di Indonesia, khususnya di tingkat SMA, dapat terus meningkat. Sekolah Rakyat menjadi salah satu wujud nyata komitmen pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa.