Kontroversi Study Tour di Jawa Barat: Gubernur Dedi Mulyadi Bersikeras Melarang

Keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk melarang study tour bagi sekolah-sekolah di wilayahnya kembali menjadi sorotan tajam. Penegasan ini muncul di tengah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) yang justru memperbolehkan kegiatan tersebut. Dedi Mulyadi dengan tegas menyatakan penolakannya, berargumen bahwa kebijakan ini akan semakin membebani orang tua siswa, terutama mereka yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu.

"Saya tidak ingin melihat anak-anak bersenang-senang di atas penderitaan orang tua mereka," ujar Dedi Mulyadi dalam pernyataannya kepada awak media. Ia menekankan bahwa banyak orang tua yang terpaksa mengambil pinjaman atau menjual aset berharga hanya untuk memenuhi biaya study tour anak-anak mereka. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan esensi pendidikan yang seharusnya menekankan pada proses pembelajaran yang bermakna, bukan sekadar kegiatan rekreasi semata.

Kritik Terhadap Praktik Study Tour yang Berjalan

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi mengkritik praktik study tour yang selama ini berjalan, dengan menyatakan bahwa kegiatan tersebut lebih sering menyerupai piknik daripada perjalanan pendidikan yang sesungguhnya. Ia juga menyoroti dampak ekonomi dari kegiatan ini terhadap masyarakat Jawa Barat.

"Prioritas utama saya sebagai gubernur adalah menjaga stabilitas ekonomi warga Jawa Barat. Saya sangat memahami kondisi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, saya melarang study tour untuk melindungi mereka dari beban biaya yang tidak perlu," tegasnya.

Menurut Dedi Mulyadi, banyak sekolah yang memanfaatkan study tour sebagai ajang bisnis, dengan menetapkan biaya perjalanan yang tinggi dan membebani orang tua. Ia juga menyoroti ketimpangan sosial yang muncul di sekolah akibat program ini. Siswa dari keluarga kurang mampu merasa minder dan terpinggirkan karena tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut.

Alternatif Kegiatan Edukatif di Lingkungan Sekitar

Sebagai solusi alternatif, Dedi Mulyadi menyarankan agar kegiatan pendidikan di luar kelas dilakukan di lingkungan sekitar sekolah yang memiliki nilai edukatif. Ia mencontohkan berbagai permasalahan di lingkungan sekitar yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi siswa, seperti masalah sampah dan kondisi sekolah yang kurang memadai.

"Jika ingin melakukan kegiatan di luar kelas, tidak perlu jauh-jauh. Banyak hal yang dapat dipelajari di lingkungan sekitar. Misalnya, masalah sampah yang menumpuk atau kondisi sekolah yang kurang terawat. Ini menunjukkan bahwa pendidikan belum berjalan dengan baik. Lebih baik fokus membenahi lingkungan sekolah dan sekitarnya terlebih dahulu," jelasnya.

Dedi Mulyadi Siap Menghadapi Konsekuensi

Dedi Mulyadi juga menegaskan bahwa ia tidak akan mengubah keputusannya, meskipun ada pihak-pihak yang menentang. Ia bahkan menyatakan siap menghadapi konsekuensi jika ada kepala sekolah yang tetap nekat menyelenggarakan study tour.

"Saya tetap pada pendirian saya. Jika ada kepala sekolah yang tetap ingin mengadakan study tour, silakan berhadapan dengan saya," tegasnya.

Kebijakan ini, menurut Dedi Mulyadi, bertujuan untuk memperkuat pendidikan berkarakter dan mengurangi beban ekonomi masyarakat. Ia berharap agar pendidikan di Jawa Barat dapat lebih fokus pada esensi pembelajaran dan mengurangi kesenjangan ekonomi yang timbul akibat biaya study tour yang tidak terjangkau oleh semua orang tua.

Implementasi dan Pengawasan

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan sekolah. Sanksi tegas akan diberikan kepada sekolah yang melanggar larangan study tour. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan dukungan kepada sekolah-sekolah untuk mengembangkan kegiatan pendidikan alternatif yang lebih bermakna dan terjangkau.

Dengan langkah ini, Dedi Mulyadi berharap dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan merata bagi seluruh siswa di Jawa Barat, tanpa membebani orang tua dengan biaya yang tidak perlu.

Poin Penting:

• Gubernur Jawa Barat melarang study tour karena membebani orang tua.
• Study tour dianggap lebih sebagai piknik daripada kegiatan pendidikan.
• Ketimpangan sosial di sekolah akibat siswa yang tidak mampu ikut study tour.
• Alternatif: kegiatan edukatif di lingkungan sekitar sekolah.
• Gubernur siap menghadapi konsekuensi jika ada sekolah yang melanggar.