Adhi Karya Hadapi Kendala Penerbitan Obligasi Akibat Rendahnya Kepercayaan Publik

Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero), Entus Asnawi Mukhson, mengungkapkan kesulitan perusahaan dalam menerbitkan obligasi baru. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI pada 5 Maret 2025. Menurutnya, rendahnya kepercayaan publik terhadap BUMN konstruksi, khususnya PT Adhi Karya, menjadi kendala utama dalam upaya restrukturisasi obligasi dan pencarian pendanaan alternatif.

Entus menjelaskan bahwa obligasi merupakan salah satu sumber pendanaan penting bagi Adhi Karya. Namun, iklim investasi yang kurang kondusif akibat minimnya kepercayaan publik membuat proses restrukturisasi obligasi menjadi sangat sulit. Kondisi ini diperparah oleh persepsi negatif terhadap sektor konstruksi BUMN secara keseluruhan. Kondisi ini, menurut Entus, membuat perusahaan kesulitan mendapatkan kepercayaan dari pasar modal untuk menerbitkan obligasi baru, sehingga membatasi akses perusahaan terhadap sumber pendanaan yang krusial.

Lebih lanjut, Entus meminta dukungan DPR untuk mendorong pemerintah memberikan jaminan atas penerbitan obligasi Adhi Karya. Jaminan pemerintah, diharapkannya, dapat meningkatkan kepercayaan investor dan membuka peluang bagi perusahaan untuk mengakses pendanaan melalui pasar obligasi. Hal ini penting untuk keberlangsungan operasional dan proyek-proyek strategis yang tengah dijalankan oleh perusahaan.

Selain tantangan dalam penerbitan obligasi, Adhi Karya juga menghadapi kendala dalam akses perbankan. Entus mengakui bahwa pencairan pinjaman dari perbankan juga sangat ketat. Meskipun demikian, ia melaporkan adanya penurunan total utang perusahaan. Total utang Adhi Karya yang mencapai Rp 25,4 triliun pada tahun 2024, menunjukan penurunan sebesar 18,95% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp 31,3 triliun. Penurunan ini, menurut Entus, merupakan indikasi perbaikan kinerja aset perusahaan.

Rincian utang Adhi Karya menunjukkan komposisi yang beragam. Dari total utang tersebut, Rp 9 triliun berasal dari pinjaman perbankan, Rp 10 triliun merupakan utang usaha, dan Rp 10,5 triliun merupakan kewajiban kepada mitra kerja. Kewajiban kepada mitra kerja ini meliputi uang muka kontrak dan berbagai liabilitas lainnya. Penurunan signifikan utang tersebut, khususnya penurunan utang perbankan dari Rp 11 triliun menjadi Rp 9 triliun, menunjukkan upaya perusahaan dalam mengkonsolidasi dan mengelola keuangannya.

Meskipun telah terjadi penurunan utang, tantangan dalam mengakses pendanaan masih menjadi prioritas utama bagi Adhi Karya. Oleh karena itu, dukungan pemerintah dan DPR dalam mengatasi rendahnya kepercayaan publik serta membuka akses pendanaan melalui penerbitan obligasi menjadi sangat krusial bagi keberlanjutan dan perkembangan perusahaan konstruksi BUMN ini. Upaya restrukturisasi utang dan strategi pengelolaan keuangan yang hati-hati perlu terus dilakukan agar Adhi Karya dapat menjalankan operasional dan proyek-proyek strategisnya secara optimal.