Gelombang demonstrasi besar-besaran mengguncang Turkiye, dipicu oleh penangkapan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu. Tokoh oposisi utama yang digadang-gadang sebagai kandidat kuat dalam pemilihan presiden 2028 itu ditangkap atas serangkaian tuduhan yang kontroversial.

Aksi protes yang dimulai pada 19 Maret lalu telah meluas ke berbagai kota di seluruh negeri. Ribuan demonstran turun ke jalan, menyuarakan kemarahan dan ketidakpuasan mereka terhadap tindakan pemerintah. Gelombang unjuk rasa ini menjadi yang terbesar dalam satu dekade terakhir, menandai eskalasi ketegangan politik di Turkiye.

Respons Aparat dan Tuntutan Demonstran

Polisi telah dikerahkan dalam jumlah besar untuk membubarkan massa. Gas air mata dan peluru karet digunakan untuk mengendalikan aksi demonstrasi. Namun, para demonstran tetap bertahan, menuduh pemerintah menggunakan sistem hukum sebagai alat politik untuk membungkam suara-suara kritis dan menghalangi potensi penantang politik.

Imamoglu ditangkap hanya beberapa hari sebelum pengumuman resmi pencalonannya sebagai presiden dari Partai Rakyat Republik (CHP). Meskipun mendekam di penjara, CHP tetap mengukuhkan pencalonannya melalui pemungutan suara simbolis, menunjukkan dukungan kuat terhadap Imamoglu.

Dakwaan Terhadap Imamoglu dan Reaksi Partai

Jaksa menjerat Imamoglu dengan dakwaan korupsi, pemerasan, penyalahgunaan data pribadi, dan pengaturan tender. Imamoglu dan pendukungnya dengan tegas membantah semua tuduhan tersebut, menganggapnya sebagai upaya politis untuk menyingkirkannya dari panggung politik.

CHP mengecam penangkapan ini sebagai "kudeta terhadap calon presiden masa depan Turkiye" dan menyerukan aksi protes nasional untuk membela Imamoglu dan prinsip-prinsip demokrasi.

Partisipasi Mahasiswa dan Respon Pemerintah

Mahasiswa dari berbagai universitas di Istanbul menjadi garda terdepan dalam aksi demonstrasi. Mereka meneriakkan slogan-slogan yang menentang ketakutan dan penindasan, menegaskan tekad mereka untuk tidak tunduk pada tekanan politik.

Presiden Recep Tayyip Erdogan angkat bicara mengenai demonstrasi tersebut, menyatakan bahwa lembaga peradilan Turkiye tetap independen. Pemerintah juga mengeluarkan larangan terhadap pertemuan publik untuk meredam demonstrasi, tetapi langkah ini justru memicu kemarahan dan perlawanan yang lebih besar.

Penangkapan Jurnalis dan Reaksi Internasional

Lebih dari 1.100 orang telah ditangkap, termasuk 10 jurnalis yang sedang meliput demonstrasi. Tindakan ini memicu kecaman dari organisasi media dan kelompok hak asasi manusia, yang menyoroti pentingnya kebebasan pers dalam situasi politik yang tegang.

Uni Eropa juga menyatakan kekhawatiran atas perkembangan politik di Turkiye dan mendesak Ankara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Status Turkiye sebagai kandidat anggota Uni Eropa menempatkan negara itu di bawah pengawasan ketat terkait isu-isu hak asasi manusia dan supremasi hukum.

Kondisi Politik dan Ekonomi Turkiye

Di dalam negeri, publik mulai mempertanyakan arah pemerintahan Erdogan, yang telah berkuasa selama 22 tahun. Meskipun diakui telah membawa pertumbuhan ekonomi, Erdogan juga dikritik atas gaya kepemimpinan yang semakin otoriter, terutama setelah upaya kudeta militer pada 2016.

Dengan batasan masa jabatan yang berlaku, Erdogan tidak dapat mencalonkan diri lagi pada 2028, kecuali konstitusi diubah. Hal ini membuka peluang bagi tokoh-tokoh oposisi seperti Imamoglu untuk menantang dominasi politik Erdogan.

Dampak Penangkapan Imamoglu dan Prospek Pemilu 2028

Ekrem Imamoglu dikenal sebagai figur oposisi yang populer di kalangan pemilih muda dan masyarakat urban. Kemenangannya dalam pemilu lokal Istanbul pada 2019 merupakan pukulan besar bagi Erdogan dan partainya.

Penangkapan Imamoglu dipandang oleh banyak orang sebagai upaya untuk menyingkirkan lawan politik yang potensial. Gelombang unjuk rasa kali ini mencerminkan kemarahan dan kekecewaan masyarakat atas kondisi ekonomi dan menurunnya kebebasan sipil.

Beberapa analis berpendapat bahwa Turkiye berada di ambang krisis politik serius. Jika aksi massa terus berlanjut, stabilitas menjelang pemilu 2028 dapat terguncang, menciptakan ketidakpastian politik yang mendalam.