Gubernur Jakarta Proaktif Libatkan KPK dan Kejaksaan Agung dalam Pengawasan APBD

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengambil langkah proaktif dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk memperketat pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Inisiatif ini digulirkan sebagai upaya preventif untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah yang mencapai angka fantastis, yakni Rp 91 triliun.

"Langkah ini adalah bagian dari upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta. Mengingat APBD Jakarta sangat besar, pengawasan dari Kejaksaan dan KPK menjadi krusial," ungkap Pramono Anung di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Selasa (25/5/2025).

Pertemuan Strategis dengan KPK dan Kejaksaan Agung

Sebelumnya, pada Senin (24/3/2025), Gubernur Pramono Anung telah melakukan pertemuan dengan salah satu pimpinan KPK, Setyo Budiyanto, di Gedung Merah Putih KPK. Dalam pertemuan tersebut, ia secara resmi meminta pendampingan dan pengawasan dari KPK yang mencakup berbagai aspek krusial dalam pemerintahan, termasuk:

• Perencanaan anggaran
• Proses penganggaran
• Pengadaan barang dan jasa
• Pelayanan publik

Pramono Anung, seorang politisi dari PDI Perjuangan, menekankan bahwa pengawasan yang ketat sangat penting untuk mencegah praktik korupsi dan secara signifikan meningkatkan sistem pemerintahan di Jakarta.

"Saya meminta asistensi dan pendampingan untuk semua hal yang berkaitan dengan penganggaran, mulai dari perencanaan hingga penganggaran, serta aktivitas pelayanan publik, aset-aset Pemerintah Daerah, dan sebagainya," jelasnya.

Tidak hanya KPK, Pramono Anung juga telah menjalin komunikasi dengan Kejaksaan Agung. Pada Jumat (7/3/2025), ia bersama Wakil Gubernur Rano Karno mengunjungi Kejaksaan Agung dengan tujuan yang sama, yaitu meminta pendampingan dalam mengawal program-program Pemerintah Provinsi Jakarta. Mereka bertemu langsung dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Secara khusus, saya memohon kepada Kejaksaan Agung untuk mendampingi Jakarta dalam berkontribusi membangun bangsa ini," kata Pramono Anung saat berada di Kejaksaan Agung, Jakarta, seperti yang dikutip dari kanal YouTube Kejaksaan Agung RI pada Jumat (7/3/2025).

Pentingnya Pengawasan Ketat APBD Jakarta

Pramono Anung, yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet, menegaskan bahwa besarnya APBD Jakarta dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mengharuskan adanya pengawasan yang sangat ketat untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran.

"Jakarta memberikan kontribusi terbesar dibandingkan daerah-daerah lain. Sebesar 11 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) berasal dari Jakarta, dengan APBD lebih dari Rp 91 triliun," ujarnya.

Ia menyadari bahwa dengan anggaran sebesar itu, potensi celah untuk penyalahgunaan anggaran sangat mungkin terjadi.

"Tentu saja, kami memerlukan pendampingan agar dalam pengambilan keputusan di masa depan tidak ada celah atau ruang bagi siapapun yang ingin memanfaatkan situasi tersebut," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Pramono Anung juga mengungkapkan rencananya untuk menjalin komunikasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, termasuk kepolisian dan TNI, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan Jakarta.

"Biasanya, saya akan mengunjungi semua aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, KPK, dan Kejaksaan Agung. Nantinya, pada waktunya, saya juga akan datang ke TNI," ucapnya.

Selama masa jabatannya sebagai kepala daerah, Pramono Anung berjanji untuk bekerja sama dengan semua pihak terkait guna mencegah praktik korupsi dan memastikan pemerintahan Jakarta yang bersih dan berintegritas.

"Saya ingin menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak. Jika ada masalah, saya tidak ingin menutupi masalah yang ada di DKI, siapapun yang terlibat. Dengan kerja sama yang baik, semua akan menjadi lebih baik," pungkasnya.