Antusiasme Warga Depok Sambut Program Penghapusan Denda Pajak Kendaraan

Kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya, menuai respons positif dari masyarakat Depok. Inisiatif ini, yang memungkinkan warga membayar pajak sesuai tarif tahun berjalan tanpa perlu melunasi denda keterlambatan, telah mendorong ribuan warga Depok untuk mendatangi Kantor Samsat. Dampaknya, antrean panjang dan peningkatan signifikan dalam pendapatan daerah pun tak terhindarkan.

Antrean Panjang di Samsat Depok

Pemandangan di Samsat Depok, Jalan Merdeka, Sukmajaya, pada Selasa (25/3/2025), menunjukkan antrean panjang warga yang ingin memanfaatkan program penghapusan denda. Para pemilik kendaraan, khususnya sepeda motor, rela berbaris mengular hingga 25 meter untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan cek fisik. Kondisi ini menggambarkan betapa besar animo masyarakat untuk melegalkan kendaraannya dan memanfaatkan kesempatan emas yang diberikan pemerintah.

Peningkatan Pendapatan Daerah

Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Depok, Yosep M Zuanda, mengungkapkan bahwa kebijakan ini telah mendongkrak pendapatan Samsat Depok secara signifikan. Pada Senin (24/3/2025) saja, pendapatan dari pajak kendaraan bermotor mencapai Rp 1,768 miliar, atau hampir Rp 1,8 miliar. Angka ini melonjak drastis dibandingkan hari-hari biasa, yang hanya mencatatkan pendapatan sekitar Rp 400 juta per hari. Lonjakan ini didorong oleh peningkatan jumlah kendaraan yang melakukan pembayaran pajak, mencapai 3.700 unit per hari, dengan komposisi 70% sepeda motor dan 30% mobil.

Mengurangi Kendaraan Bodong

Kebijakan ini juga dipandang sebagai solusi untuk mengurangi jumlah kendaraan bodong atau kendaraan tanpa surat-surat lengkap di Jawa Barat. Abdul, seorang warga Sawangan, Depok, mengungkapkan bahwa program ini mendorong masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak kendaraan mereka, yang sebelumnya mungkin terhambat oleh biaya tunggakan dan denda yang besar. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan mengurangi peredaran kendaraan ilegal.

Manfaat Langsung bagi Warga

Bagi warga seperti Abdul, program penghapusan denda pajak kendaraan ini memberikan keringanan finansial yang signifikan. Dengan memanfaatkan program ini, Abdul menghemat sekitar Rp 1,8 juta, yang seharusnya dikeluarkan untuk membayar tunggakan pajak dan denda. Rivandi, warga lainnya, juga merasa lega karena dapat mengurus tunggakan pajak motornya selama lima tahun tanpa perlu khawatir dengan biaya denda yang besar. Kini, ia dapat menggunakan motornya dengan tenang tanpa takut berurusan dengan pihak kepolisian.

Respons Pemerintah

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melalui akun TikToknya, menyampaikan permohonan maaf jika pelayanan yang diberikan belum optimal. Beliau juga memberikan peringatan dengan nada bercanda bahwa kendaraan yang belum membayar pajak setelah dua bulan pasca-Lebaran, agar tidak melintas di jalanan Jawa Barat.

Dampak Positif dan Harapan ke Depan

Secara keseluruhan, program penghapusan denda pajak kendaraan di Jawa Barat telah memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah. Masyarakat merasa terbantu dengan keringanan biaya, sementara pemerintah daerah mendapatkan peningkatan pendapatan dari sektor pajak kendaraan. Diharapkan, program ini dapat terus dievaluasi dan ditingkatkan agar semakin efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan mengurangi jumlah kendaraan bodong di Jawa Barat.

Berikut adalah poin-poin penting dari berita ini:

• Kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat disambut antusias oleh warga Depok.
• Antrean panjang terjadi di Samsat Depok.
• Pendapatan Samsat Depok meningkat signifikan.
• Program ini membantu mengurangi jumlah kendaraan bodong.
• Warga merasakan manfaat langsung dari program ini.