Kalimantan Timur Siap Gelar Pendidikan Gratis Mulai April 2025: Prioritas Mahasiswa Baru dengan Anggaran Lebih dari Rp 500 Miliar
Kalimantan Timur Siap Gelar Pendidikan Gratis Mulai April 2025: Prioritas Mahasiswa Baru dengan Anggaran Lebih dari Rp 500 Miliar
Kalimantan Timur (Kaltim) bersiap merealisasikan program pendidikan gratis yang ambisius mulai April 2025. Inisiatif ini, yang dikenal dengan nama "Gratis Pol", merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan alokasi anggaran lebih dari Rp 500 miliar, program ini diharapkan menjadi katalisator dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bumi Etam.
Prioritas Mahasiswa Baru
Pada tahap awal implementasi, program "Gratis Pol" akan memprioritaskan mahasiswa baru (maba) tahun ajaran 2025. Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setdaprov Kaltim, Dasmiah, menjelaskan bahwa keputusan ini didasari oleh siklus anggaran daerah yang telah disahkan pada akhir tahun 2024.
"Karena keterbatasan anggaran di tahap awal, kami memprioritaskan maba. Nantinya, pada tahun anggaran 2026 dan seterusnya, program ini akan mencakup seluruh mahasiswa, termasuk yang sudah berkuliah," ujar Dasmiah.
Program ini akan menanggung Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa dengan batasan maksimal Rp 5 juta. Khusus untuk program studi kedokteran dan kesehatan, Pemprov Kaltim memberikan subsidi UKT hingga Rp 7,5 juta per mahasiswa. Namun, biaya pendaftaran tidak termasuk dalam program ini, sebagai bentuk komitmen dan keseriusan dari calon mahasiswa.
"Misalnya, jika UKT mahasiswa mencapai Rp 8 juta, maka selisih Rp 3 juta akan menjadi tanggungan mahasiswa. Batasan maksimal subsidi UKT adalah Rp 5 juta, kecuali untuk program studi kedokteran dan kesehatan yang mendapatkan subsidi hingga Rp 7,5 juta," jelas Dasmiah.
Syarat dan Ketentuan
Untuk dapat menikmati fasilitas pendidikan gratis ini, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima manfaat, antara lain:
- Warga Kalimantan Timur, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan domisili Kaltim minimal tiga tahun.
- Batasan usia untuk setiap jenjang pendidikan:
- D3: Maksimal 23 tahun
- S1: Maksimal 25 tahun
- S2: Maksimal 35 tahun
- S3: Maksimal 40 tahun
Dasmiah juga menegaskan bahwa program "Gratis Pol" tidak memandang akreditasi kampus, status unggulan, program studi, maupun prestasi akademik calon mahasiswa. Seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berada di Kaltim, yang saat ini berjumlah 63 kampus, berhak menerima manfaat dari program ini.
Komitmen Pemprov Kaltim
Percepatan implementasi program "Gratis Pol" menjadi agenda utama dalam rapat koordinasi antara Pemprov Kaltim, tim transisi Rudy-Seno, serta seluruh rektor dan direktur perguruan tinggi se-Kaltim. Peraturan gubernur (Pergub) yang menjadi landasan hukum program ini telah rampung dan saat ini sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Selain itu, petunjuk teknis (juknis), implementasi, dan pola kerja sama antara pemerintah dan perguruan tinggi juga telah dibahas secara detail.
"Jika gubernur menyetujui, Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama kuliah gratis ini akan kita tandatangani pada 21 April 2025 mendatang," ungkap Dasmiah.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa program pendidikan gratis ini dipercepat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.
"Insyaallah, tahun ini pendidikan di Kaltim benar-benar gratis," kata Rudy.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menambahkan bahwa kebijakan ini akan berlaku untuk seluruh siswa SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta. Saat ini, Pemprov tengah menyiapkan peraturan gubernur (Pergub) sebagai landasan hukum pelaksanaan program tersebut.
"Kami ingin memastikan tidak ada anak yang tertinggal. Program ini untuk semua, tanpa melihat latar belakang ekonomi atau asal sekolah," ujar Seno Aji.
Dengan percepatan realisasi program pendidikan gratis ini, Pemprov Kaltim menunjukkan komitmennya untuk menciptakan generasi emas yang berpendidikan dan berdaya saing. Program "Gratis Pol" diharapkan dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Timur.