Program Mudik Gratis Jawa Timur Tercoreng Pungutan Liar: Warga Raas Terlantar dan Dipaksa Membayar

Program mudik gratis yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) untuk meringankan beban masyarakat, khususnya warga kepulauan, tercoreng oleh praktik pungutan liar (pungli) dan dugaan penelantaran. Hal ini diungkapkan oleh Camat Raas, Sumenep, Subiyakto, yang merasa kecewa atas perlakuan yang dialami warganya.

Subiyakto mengungkapkan bahwa warga Raas yang mengikuti program mudik gratis tujuan Pelabuhan Jangkar, Situbondo, justru ditarik biaya penyeberangan. Padahal, program ini seharusnya membebaskan biaya transportasi bagi peserta. Praktik ini sangat disayangkan, mengingat Pemkab Sumenep telah berkoordinasi dengan Pemprov Jatim untuk memastikan kelancaran program mudik gratis ini.

"Saya sangat kecewa. Warga kami yang seharusnya mendapatkan fasilitas mudik gratis, malah ditarik biaya," ujar Subiyakto saat ditemui di Pelabuhan Jangkar, Senin (24/3/2025). Ia menambahkan bahwa pihaknya telah melaporkan kejadian ini kepada Pemprov Jatim dan berharap ada tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat.

Dugaan Keterlibatan Calo dan 'Orang Dalam'

Praktik pungli ini diduga melibatkan calo yang bekerja sama dengan 'orang dalam' yang memanfaatkan sistem tiket online. Para calo ini menjual tiket gratis dengan harga ratusan ribu rupiah per orang, sehingga memberatkan warga yang ingin mudik.

Subiyakto menjelaskan bahwa dirinya sengaja datang ke Pelabuhan Jangkar untuk menjemput dan mengawasi langsung warganya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa warganya mendapatkan haknya sebagai peserta mudik gratis dan tidak menjadi korban pungli.

"Kami sengaja menjemput warga Raas untuk memastikan mereka tidak ditarik biaya dan mendapatkan fasilitas yang seharusnya," tegasnya.

Warga Terlantar Hingga Tiga Hari

Selain praktik pungli, warga Raas juga dilaporkan terlantar di Pelabuhan Jangkar selama tiga hari. Hal ini diduga disebabkan oleh keterbatasan armada kapal dan ketidakjelasan jadwal keberangkatan. Penelantaran ini tentu sangat merugikan warga, terutama bagi mereka yang memiliki keluarga di kampung halaman.

"Warga kami terlantar selama tiga hari di pelabuhan. Ini sangat memprihatinkan," kata Subiyakto.

Usulan Penghapusan Program Mudik Gratis

Menyikapi permasalahan ini, Subiyakto mengusulkan agar program mudik gratis ditiadakan saja. Ia menilai bahwa program ini justru disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Ia lebih memilih sistem berbayar dengan armada kapal yang lebih banyak agar warga bisa mudik dengan lebih nyaman dan teratur.

"Lebih baik program mudik gratis ini dihapus saja. Lebih baik berbayar tapi armadanya diperbanyak," tegasnya.

Berikut poin-poin penting dari permasalahan ini:

• Praktik pungli pada program mudik gratis Pemprov Jatim.
• Keterlibatan calo dan 'orang dalam' dalam penjualan tiket gratis.
• Penelantaran warga Raas di Pelabuhan Jangkar.
• Usulan penghapusan program mudik gratis oleh Camat Raas.

Kasus ini menjadi catatan penting bagi Pemprov Jatim untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pelaksanaan program mudik gratis agar tidak lagi terjadi praktik pungli dan penelantaran warga. Perlu adanya pengawasan yang ketat dan tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat dalam praktik ilegal ini.

Diharapkan, kedepannya program mudik gratis dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.