Jawa Barat Perpanjang Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor: Kesempatan Emas bagi Wajib Pajak

Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali memberikan angin segar bagi para pemilik kendaraan bermotor melalui perpanjangan program relaksasi pajak. Inisiatif ini, yang mencakup penghapusan tunggakan pajak dan kemudahan balik nama kendaraan, diperpanjang hingga 30 Juni 2025. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperbaiki administrasi kepemilikan kendaraan di wilayah Jawa Barat.

Penghapusan Tunggakan Pajak: Kesempatan Melunasi Tanpa Beban

Program relaksasi pajak ini memberikan kesempatan emas bagi masyarakat Jawa Barat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor. Pemerintah menghapus seluruh tunggakan pajak kendaraan bermotor hingga tahun 2024 ke belakang. Wajib pajak hanya perlu membayar pajak tahun berjalan untuk memperpanjang masa berlaku STNK. Kebijakan ini berlaku baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat.

"Masa berlaku hari bahagia bagi para penunggak pajak kendaraan bermotor yang asalnya mulai 20 Maret sampai 6 Juni 2025, kini menjadi 20 Maret sampai 30 Juni 2025," ujar Dedi Mulyadi.

Perpanjangan program ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan penghapusan tunggakan, diharapkan masyarakat lebih termotivasi untuk membayar pajak tahunan dan berkontribusi pada pembangunan daerah.

Kemudahan Balik Nama Kendaraan: Tertib Administrasi, Data Akurat

Selain pemutihan pajak, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memberikan fasilitas gratis bea balik nama kendaraan (BBNKB). Program ini bertujuan untuk memperbaiki ketertiban administrasi kepemilikan kendaraan. Banyak kendaraan yang masih tercatat atas nama pemilik sebelumnya, sehingga menyulitkan proses identifikasi dan penegakan hukum. Dengan BBNKB gratis, diharapkan pemilik kendaraan segera melakukan balik nama agar data kepemilikan lebih akurat dan tertib.

Biaya Lain Tetap Berlaku

Meski pemutihan pajak dan BBNKB diberikan secara gratis, wajib pajak perlu memperhatikan bahwa biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tetap berlaku. Biaya PNBP meliputi penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan penerbitan surat mutasi. Biaya-biaya ini wajib dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Manfaat Ganda: Peningkatan PAD dan Pelayanan Publik

Program relaksasi pajak kendaraan bermotor ini diharapkan memberikan manfaat ganda. Pertama, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembayaran pajak tahunan yang lebih optimal. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang transportasi dan infrastruktur. PAD yang meningkat dapat digunakan untuk membiayai pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi lainnya, sehingga meningkatkan mobilitas dan konektivitas antar wilayah di Jawa Barat.

Imbauan untuk Memanfaatkan Kesempatan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengimbau seluruh masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Segera bayar pajak kendaraan bermotor dan lakukan balik nama kendaraan jika masih atas nama pemilik sebelumnya. Dengan demikian, masyarakat telah berkontribusi pada pembangunan daerah dan terhindar dari sanksi administratif di kemudian hari. Jangan tunda lagi, segera manfaatkan program relaksasi pajak kendaraan bermotor sebelum 30 Juni 2025.

Daftar yang termasuk biaya PNBP:

• Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
• Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
• Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
• Penerbitan surat mutasi