Transisi Kepemimpinan di BNI: Fokus pada Stabilitas Likuiditas di Tengah Gejolak Ekonomi Global

Setelah mengakhiri masa jabatannya, mantan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Royke Tumilaar, menyoroti isu krusial yang terus membayangi sektor perbankan nasional: likuiditas. Dalam pandangannya, dinamika ekonomi global yang belum stabil, ditambah dengan tingginya permintaan dolar Amerika Serikat untuk membiayai proyek-proyek hilirisasi, semakin memperberat tekanan terhadap perbankan, termasuk BNI.

"Tantangan utamanya masih seputar likuiditas," ungkap Royke, menekankan bahwa rata-rata Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan yang tinggi mengharuskan upaya agresif dalam meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK). Pernyataan ini dilontarkan pada hari Rabu, 26 Maret 2025, bertepatan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang mengakhiri masa baktinya sebagai pucuk pimpinan BNI.

Strategi BNI Meningkatkan DPK

Royke menggarisbawahi pentingnya bagi perbankan untuk mengeksplorasi berbagai sumber pendanaan dalam rangka memperkuat DPK. Salah satu faktor kunci yang dapat memicu pertumbuhan DPK adalah percepatan realisasi belanja pemerintah. Menurutnya, aliran dana dari pemerintah ke masyarakat akan menciptakan sumber DPK baru yang potensial.

"Duit muter, keluar dari pemerintah ke masyarakat, masyarakat itu akan jadi sumber DPK baru," jelasnya, menggambarkan siklus ekonomi yang ideal di mana perputaran uang yang efisien akan menguntungkan sektor perbankan.

Selain itu, BNI juga dihadapkan pada tantangan dalam mempercepat perolehan pendanaan dalam mata uang dolar AS guna memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Royke menegaskan bahwa masalah LDR dan likuiditas tetap menjadi prioritas utama, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap cost of fund.

"Masalah LDR likuiditas itu masih jadi nomor satu, karena semua cost of fund-nya kena. Begitu likuiditas tinggi, cost naik," imbuhnya, menggambarkan dilema yang dihadapi perbankan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kredit dan pengelolaan biaya dana.

RUPST BNI: Pergantian Nahkoda

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu, 26 Maret 2025, secara resmi memberhentikan Royke Tumilaar dari posisi Direktur Utama BNI seiring dengan berakhirnya masa jabatannya. Keputusan ini menandai babak baru bagi BNI, yang kini akan dipimpin oleh nakhoda baru dengan tantangan dan peluang yang berbeda.

Ke depan, BNI diharapkan mampu mengatasi tantangan likuiditas dengan strategi yang inovatif dan adaptif terhadap dinamika pasar. Fokus pada peningkatan DPK melalui berbagai inisiatif, termasuk sinergi dengan pemerintah dan eksplorasi sumber pendanaan alternatif, akan menjadi kunci bagi keberlanjutan pertumbuhan BNI di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Poin Penting:

• Tantangan Likuiditas: Tekanan ekonomi global dan permintaan dolar AS untuk hilirisasi memperburuk masalah likuiditas perbankan.
• Loan to Deposit Ratio (LDR): Rata-rata LDR perbankan yang tinggi membutuhkan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK).
• Percepatan Belanja Pemerintah: Percepatan pengeluaran pemerintah dapat menjadi sumber DPK baru.
• Pendanaan Dolar AS: BNI perlu mempercepat perolehan pendanaan dolar AS.
• Cost of Fund: Masalah likuiditas berdampak pada cost of fund.
• RUPST: RUPST memberhentikan Royke Tumilaar dari jabatan Dirut BNI.