Transparansi Pengelolaan Anggaran Pemprov DKI Jakarta Ditegaskan Gubernur Pramono Anung

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini disampaikan Pramono dalam sambutannya pada acara serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta di Gedung BPK Jakarta, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (5/3/2025). Dalam kesempatan tersebut, Pramono secara khusus meminta Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk mengawasi ketat pengelolaan anggaran daerah.

"Kehadiran Kajati hari ini saya manfaatkan untuk menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan anggaran Pemprov DKI Jakarta. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci keberhasilan pemerintahan yang baik," tegas Pramono. Permintaan tersebut disampaikan Pramono dengan harapan agar seluruh proses penganggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dapat diakses dan diawasi oleh publik secara mudah dan terbuka.

Lebih lanjut, Pramono juga meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran masing-masing. Hal ini termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang berada di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta.

"Saya ingatkan kembali kepada seluruh SKPD, BUMD, dan RSUD untuk bekerja secara transparan. Era keterbukaan menuntut kita untuk menjalankan pemerintahan dengan akuntabilitas tinggi. Keterbukaan ini bukan sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah," ujar Pramono.

Pramono berharap dengan adanya keterbukaan ini, publik dapat dengan mudah mengakses informasi terkait pengelolaan anggaran, sehingga dapat melakukan pengawasan secara efektif. Ia meyakini bahwa keterlibatan publik dalam pengawasan ini akan mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan bertanggung jawab.

Di sela-sela sambutannya, Pramono juga menyampaikan apresiasi dan sedikit berkelakar mengenai karier Kepala BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang baru, Ali Asyhar. Pramono yang berasal dari Kediri, Jawa Timur, merasa bangga karena Ali Asyhar juga berasal dari daerah yang sama. Pramono bahkan menyinggung perjalanan karier Ali Asyhar yang dinilai gemilang, terlebih karena pernah menjabat di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan sebelum akhirnya bertugas di Jakarta.

"Karier Pak Ali Asyhar ini patut diacungi jempol. Beliau telah menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan di beberapa daerah, termasuk daerah yang jauh dari pusat kekuasaan. Prestasi ini membuktikan kompetensi dan integritas beliau," puji Pramono seraya menambahkan sedikit guyonan terkait hal tersebut.

Kesimpulan: Pernyataan Gubernur Pramono Anung ini menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Permintaan pengawasan ketat dari Kejaksaan Tinggi dan seruan transparansi kepada SKPD, BUMD dan RSUD menunjukkan upaya Pemprov DKI untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Keterlibatan publik dalam pengawasan diharapkan menjadi kunci suksesnya upaya ini.