Pemerintah Bersatu Padu Berantas Premanisme yang Mengancam Iklim Investasi di Sektor Industri

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengambil langkah tegas untuk memberantas praktik premanisme yang meresahkan dan menghambat perkembangan sektor industri, khususnya di Pulau Jawa. Praktik pemerasan, intimidasi, dan pemaksaan sumbangan, termasuk permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) secara ilegal, yang dilakukan oleh oknum-oknum preman menjadi perhatian serius pemerintah. Tindakan ini tidak hanya merugikan perusahaan dan pabrik, tetapi juga mengancam iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menyatakan komitmen penuh Kemnaker untuk menindak tegas para pelaku premanisme dan memastikan keamanan serta kenyamanan bagi para investor. Beliau menekankan bahwa masalah ini tidak bisa lagi ditunda dan memerlukan aksi nyata yang terkoordinasi dari berbagai pihak terkait.

Untuk itu, Kemnaker akan segera menggelar pertemuan koordinasi dengan sejumlah instansi pemerintah dan asosiasi industri, antara lain:

• Himpunan Kawasan Industri (HKI)
• Kementerian Investasi
• Kementerian Perindustrian
• Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
• Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri)
• Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
• Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ)
• Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
• Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
• Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

Inisiatif pemberantasan premanisme ini akan dimulai dari Pulau Jawa sebagai proyek percontohan, sebelum kemudian diperluas ke seluruh provinsi di Indonesia. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan industri yang kondusif, aman, dan bebas dari segala bentuk pemerasan dan intimidasi.

Strategi Pemberantasan Premanisme: Fokus pada Penegakan Hukum dan Koordinasi Lintas Sektoral

Menurut Wamenaker Immanuel Ebenezer, penindakan praktik premanisme hanya dapat dilakukan melalui jalur hukum yang tegas dan tanpa kompromi. Kemnaker akan berkoordinasi erat dengan Polri untuk memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap para pelaku premanisme. Selain itu, koordinasi dengan Kemdagri akan memastikan bahwa pemerintah daerah turut serta aktif dalam upaya pemberantasan premanisme di wilayah masing-masing.

Pemerintah menyadari bahwa masalah premanisme di sektor industri merupakan masalah kompleks yang memerlukan pendekatan holistik dan terkoordinasi. Oleh karena itu, pertemuan koordinasi lintas sektoral yang akan digelar Kemnaker diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan efektif untuk memberantas premanisme dan menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

Langkah-langkah yang akan dibahas dalam pertemuan koordinasi tersebut antara lain:

• Peningkatan patroli keamanan di kawasan industri
• Pembentukan tim reaksi cepat untuk menanggapi laporan premanisme
• Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya premanisme
• Pemberian sanksi tegas kepada pelaku premanisme
• Penguatan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku industri

Diharapkan dengan upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan, praktik premanisme di sektor industri dapat diberantas secara tuntas, sehingga iklim investasi di Indonesia semakin kondusif dan menarik bagi investor dalam negeri maupun asing.