APBN Australia: Prioritas Baru dan Dampaknya Bagi Masyarakat

Pemerintah Australia baru-baru ini mengumumkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbarunya, yang memuat sejumlah kebijakan dan alokasi dana yang signifikan. APBN ini, yang dirancang oleh Bendahara Negara Jim Chalmers, mencerminkan janji-janji kampanye Partai Buruh yang berkuasa. Namun, implementasi penuhnya akan bergantung pada hasil pemilihan umum mendatang, mengingat pihak oposisi juga akan mengajukan rancangan anggaran alternatif.

Sorotan Utama APBN Australia

APBN ini menghadirkan beberapa kejutan dan perubahan penting. Berikut adalah beberapa poin utama yang perlu diperhatikan:

• Pemotongan Pajak Penghasilan: Kebijakan pemotongan pajak penghasilan menjadi fokus utama APBN ini. Mulai 1 Juli 2026, pajak penghasilan untuk rentang AU$18.201 hingga AU$45.000 akan diturunkan secara bertahap, dari 16 persen menjadi 15 persen, dan kemudian menjadi 14 persen pada Juli 2027. Pemerintah memperkirakan kebijakan ini akan memberikan pengembalian dana hingga AU$268 per tahun kepada pembayar pajak pada tahun pertama, dan hingga AU$536 per tahun pada tahun-tahun berikutnya. Namun, pihak oposisi telah menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pemotongan pajak ini, sehingga isu ini berpotensi menjadi perdebatan sengit dalam kampanye pemilihan mendatang.
• Subsidi Tagihan Listrik: Pemerintah akan memperpanjang subsidi tagihan listrik selama enam bulan, memberikan potongan tambahan sebesar AU$150 untuk rumah tangga dan usaha kecil. Subsidi ini akan diterapkan secara otomatis mulai 1 Juli dan diperkirakan akan menurunkan inflasi utama pada tahun 2025, serta mengurangi tagihan rumah tangga rata-rata sebesar 7,5 persen.
• Pembatasan Pembelian Rumah Bagi Warga Asing: Warga negara asing, termasuk warga yang bukan penduduk tetap (PR), akan dilarang membeli rumah yang sudah ada di Australia selama dua tahun mulai bulan depan. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi tekanan pada pasar perumahan dan memenuhi janji kampanye yang dibuat oleh Koalisi. Namun, ada beberapa pengecualian, seperti investasi yang meningkatkan pasokan perumahan.
• Penurunan Pendapatan dari Tembakau: Pemerintah menghadapi tantangan dalam memerangi peredaran tembakau ilegal. Meningkatnya penjualan tembakau ilegal telah mengurangi pendapatan pemerintah dari cukai tembakau, yang sebelumnya merupakan sumber pendapatan yang signifikan.
• Dana untuk Panda di Kebun Binatang Adelaide: Pemerintah mengalokasikan dana sebesar AU$3,8 juta selama lima tahun untuk mendukung keberadaan panda Xing Qiu dan Yi Lan di kebun binatang Adelaide.
• Penurunan Migrasi Sementara: Jumlah migrasi sementara diperkirakan akan turun hingga 75.000 orang pada tahun anggaran berikutnya. Pemerintah berupaya mengembalikan tingkat migrasi ke level sebelum pandemi, dengan fokus pada pembatasan jumlah mahasiswa internasional.
• Pembekuan Kenaikan Pajak Bir: Pemerintah akan membekukan kenaikan pajak atas bir atau curah selama dua tahun. Langkah ini diharapkan dapat membantu mendukung bisnis perhotelan dan industri minuman.
• Perluasan Skema 'Help to Buy': Skema 'Help to Buy' yang telah disahkan tahun lalu akan diperluas untuk memungkinkan lebih banyak orang membeli rumah dengan bantuan pemerintah. Individu dengan penghasilan hingga AU$100.000 dan pasangan dengan penghasilan hingga AU$160.000 dapat memanfaatkan skema ini.
• Dana untuk Masyarakat Adat: Pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar AU$55,2 juta selama empat tahun untuk memperpanjang perjanjian sewa dengan pemilik tradisional taman nasional Booderee, Kakadu, dan Uluru-Kata Tjuta. Selain itu, terdapat pendanaan untuk berbagai inisiatif dalam National Agreement on Closing the Gap.
• Tidak Ada Skema Baru untuk Penerima Tunjangan: Penerima tunjangan seperti Jobseeker atau Commonwealth Rent Assistance tidak mendapatkan skema baru dalam APBN ini. Meskipun pembayaran tersebut diindeks sesuai dengan inflasi, komite penasihat inklusi ekonomi pemerintah mendesak kenaikan substansial.
• Pemangkasan Pengeluaran untuk Konsultan: Pemerintah akan memangkas lebih banyak pengeluaran untuk konsultan, kontraktor, dan tenaga kerja yang dipekerjakan dalam sektor layanan publik.
• Belanja Pertahanan Tetap Stabil: Belanja pertahanan tetap stabil, dengan sebagian dana dimajukan untuk membiayai pembuatan roket, menyiapkan HMAS Stirling untuk kapal selam nuklir, dan mempercepat pembelian fregat.

APBN Australia ini mencerminkan prioritas pemerintah dalam mengelola ekonomi dan memenuhi janji-janji kampanyenya. Dampak dari kebijakan-kebijakan ini akan dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, dari pembayar pajak hingga penerima tunjangan, serta industri-industri seperti perumahan, energi, dan perhotelan.