Kontroversi Pernyataan Pejabat Istana Terkait Teror Kepala Babi ke Tempo

Kasus teror berupa pengiriman paket berisi kepala babi ke Redaksi Tempo memicu gelombang kecaman. Alih-alih menunjukkan simpati dan empati, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, justru melontarkan pernyataan yang dinilai kontroversial dan meremehkan. Reaksi spontannya, yang menyarankan agar 'kepala babi itu dimasak saja,' menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.

Peristiwa ini bermula pada Rabu, 19 Maret 2025, ketika Redaksi Tempo menerima paket misterius berisi kepala babi dengan kondisi telinga terpotong. Paket tersebut hanya berisi satu kata, 'Cica,' yang diduga merujuk pada Francisca Christy Rosana, seorang jurnalis dan host program 'Bocor Alur Politik Tempo.' Penemuan ini langsung memicu kekhawatiran dan kecaman keras atas tindakan intimidasi terhadap pers.

Reaksi Publik dan Desakan Tindakan Tegas

Pernyataan Hasan Nasbi segera memicu reaksi keras dari publik. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, secara tegas mengecam pernyataan tersebut dan bahkan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memecat Hasan Nasbi dari jabatannya. Menurut Said Iqbal, pernyataan tersebut mencerminkan ketidakpekaan dan tidak pantas diucapkan oleh seorang pejabat publik yang seharusnya melindungi kebebasan pers. Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Pareira, juga menyampaikan kritik serupa. Ia menilai pernyataan Hasan Nasbi mencerminkan sikap yang tidak beretika dan tidak pantas diucapkan oleh seorang juru bicara yang mewakili suara Istana. Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, turut menanggapi pernyataan kontroversial tersebut melalui akun X-nya dengan menyebutnya sebagai bentuk ketidaktahuan dan mendesak agar Hasan Nasbi berhenti mewakili pemerintah dalam berbicara di depan publik.

Ancaman terhadap Kemerdekaan Pers dan Tuntutan Pengusutan Tuntas

Pengiriman paket kepala babi kepada Redaksi Tempo dinilai sebagai bentuk teror serius yang mengancam independensi dan kemerdekaan pers di Indonesia. Tindakan ini bukan hanya ditujukan kepada Tempo, tetapi juga merupakan ancaman bagi seluruh media dan jurnalis yang berupaya menjalankan tugasnya secara profesional dan independen.

Kemerdekaan pers, yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, merupakan salah satu pilar penting demokrasi. Teror semacam ini merupakan bentuk kekerasan dan premanisme terhadap jurnalis dan perusahaan pers, serta melanggar hak asasi manusia.

Berbagai pihak mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas pelaku teror kepala babi agar peristiwa serupa tidak terulang di masa depan. Tindakan ini merupakan bentuk penghalangan kerja jurnalistik yang dapat dijerat dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan ancaman hukuman pidana hingga dua tahun penjara.

Perlunya Perubahan Gaya Komunikasi Pejabat Publik

Berkaca dari polemik yang timbul akibat pernyataan Hasan Nasbi, penting bagi para pejabat publik untuk lebih berhati-hati dalam berkomunikasi, terutama dalam merespons isu-isu sensitif. Pejabat publik perlu menghindari gaya komunikasi yang spontan dan terkesan ceplas ceplos, serta lebih memperhatikan konteks dan dampak dari setiap pernyataan yang dilontarkan.

Sebagai juru bicara yang mewakili presiden, Hasan Nasbi perlu menyadari sepenuhnya bahwa setiap perkataannya akan menjadi sorotan publik dan dapat memengaruhi citra pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi Hasan Nasbi untuk mengubah gaya komunikasinya agar lebih mencerminkan seorang pejabat negara yang bijaksana, berempati, dan menghargai kebebasan pers.

Poin-poin penting yang perlu diperhatikan oleh pejabat publik dalam berkomunikasi:

• Hindari gaya komunikasi spontan dan ceplas ceplos.
• Perhatikan konteks dan dampak dari setiap pernyataan.
• Bersikap bijaksana, berempati, dan menghargai kebebasan pers.
• Sadarilah bahwa setiap perkataan akan menjadi sorotan publik.

Insiden ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali komitmen terhadap kebebasan pers dan perlindungan terhadap jurnalis di Indonesia. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat perlu bersinergi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pers agar dapat menjalankan tugasnya secara independen dan profesional, tanpa adanya ancaman atau intimidasi.