Pemerintah Optimalkan Peran Guru ASN dan PPPK dalam Program Sekolah Rakyat

Pemerintah Indonesia tengah mematangkan program inovatif yang diberi nama Sekolah Rakyat. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas, khususnya bagi masyarakat miskin ekstrem. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menyampaikan bahwa program ini akan memberdayakan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai ujung tombak pendidikan di Sekolah Rakyat.

"Kita akan maksimalkan peran guru ASN dan PPPK untuk mengajar di Sekolah Rakyat," ujar Muhadjir dalam keterangan persnya, Kamis (27/3/2025). "Mereka akan menjadi garda depan dalam memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu."

Fokus pada Wilayah Jawa dan Ekspansi Bertahap

Program Sekolah Rakyat akan dimulai di wilayah Jawa, dengan target awal sebanyak 52 sekolah yang siap beroperasi pada tahun ajaran mendatang. Pemilihan wilayah Jawa sebagai lokasi awal didasarkan pada data kemiskinan ekstrem dan kebutuhan pendidikan yang mendesak di beberapa daerah.

"Kami akan memulai dengan 52 sekolah di Jawa," kata Muhadjir. "Setelah evaluasi dan perbaikan, kami akan memperluas program ini ke wilayah lain di Indonesia yang membutuhkan."

Melengkapi, Bukan Menggantikan

Pemerintah menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak akan menggantikan peran sekolah-sekolah formal yang sudah ada. Sebaliknya, program ini akan melengkapi dan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang belum bersekolah karena berbagai alasan, seperti keterbatasan ekonomi, lokasi geografis yang sulit dijangkau, atau faktor sosial lainnya. Sekolah Rakyat akan hadir di daerah-daerah yang angka putus sekolahnya tinggi.

Ketua Tim Pengarah Sekolah Rakyat, Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA, menjelaskan bahwa program ini akan fokus pada anak-anak dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah.

"Sekolah Rakyat hadir untuk memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan," ujar Prof. Nuh. "Kami tidak akan mengambil siswa dari sekolah lain, tetapi akan fokus pada anak-anak yang benar-benar membutuhkan bantuan."

Rekrutmen Guru dari Daerah Lokal

Untuk memastikan keberlanjutan dan adaptasi yang baik, pemerintah akan merekrut guru dan tenaga pendidik dari daerah sekitar Sekolah Rakyat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan lokal dan memperlancar proses belajar mengajar.

"Kami akan merekrut guru dari daerah setempat," jelas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Dr. Iwan Syahril. "Mereka akan lebih memahami kondisi sosial budaya setempat dan dapat memberikan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan anak-anak."

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Sebagai Acuan

Pemerintah akan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan utama dalam menentukan penerima manfaat program Sekolah Rakyat. Data ini akan membantu mengidentifikasi keluarga-keluarga miskin ekstrem yang memiliki anak usia sekolah namun belum mendapatkan akses pendidikan.

"DTKS akan menjadi basis data utama kami," kata Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bambang Widianto. "Dengan data yang akurat, kami dapat memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan."

Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrem dan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.