DPR RI Desak Pemerintah Stabilkan Harga Pangan Jelang Lebaran: Daya Beli Masyarakat Terancam

Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Puan Maharani, menyampaikan keprihatinannya atas potensi lonjakan harga pangan yang dapat membebani masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ia mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dan terukur guna menstabilkan harga kebutuhan pokok serta menjaga daya beli masyarakat.

"Pemerintah harus bertindak cepat dan efektif untuk mengendalikan harga sembako yang cenderung melonjak menjelang Lebaran. Stabilitas harga bahan pokok sangat penting agar masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, tidak semakin terbebani," tegas Puan dalam keterangan persnya, Rabu (26/3/2025).

Ia menyoroti beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kenaikan harga pangan, di antaranya:

• Kurangnya pengawasan distribusi: Hal ini membuka celah bagi praktik spekulasi yang merugikan konsumen.
• Tingginya biaya logistik: Infrastruktur yang belum memadai dan biaya transportasi yang mahal dapat meningkatkan harga jual barang.
• Cuaca buruk: Kondisi cuaca ekstrem dapat mengganggu pasokan pangan dari daerah-daerah produsen.
• Minimnya langkah stabilisasi harga: Pemerintah dinilai kurang responsif dalam mengantisipasi dan mengatasi potensi kenaikan harga.

Puan menekankan bahwa kelancaran pasokan, pengawasan distribusi yang ketat, dan percepatan penyaluran bantuan pangan merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Ia meminta kementerian dan lembaga terkait untuk bekerja sama secara sinergis dalam menjamin ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau.

"Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memastikan tidak ada praktik penimbunan atau tindakan spekulasi lainnya yang dapat merugikan masyarakat. Operasi pasar juga perlu digencarkan, terutama di daerah-daerah yang mengalami lonjakan harga signifikan," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti fenomena kesulitan ekonomi yang semakin dirasakan oleh masyarakat, termasuk kelompok kelas menengah. Hal ini tercermin dari penurunan daya beli dan penurunan jumlah pemudik pada Lebaran tahun ini.

Data dari Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa jumlah pemudik pada tahun 2025 diprediksi mencapai 146,48 juta orang, menurun 24% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 193,6 juta orang. Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) memprediksi bahwa perputaran uang selama libur Idul Fitri 2025 hanya akan mencapai sekitar Rp 137.975 triliun, menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 157,3 triliun.

"Perekonomian kita memang sedang menghadapi tantangan yang cukup berat. Pemerintah harus merespons situasi ini dengan cepat dan tepat agar tidak semakin banyak masyarakat yang mengalami penurunan kondisi ekonomi," kata Puan.

Ia juga mendorong pemerintah untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sebagai wujud dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Sebentar lagi Lebaran, tentu banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Jangan biarkan masyarakat kecil menanggung beban ini sendirian. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata dan langkah-langkah konkret," pungkasnya.