Penolakan Relokasi Warga Kebon Pala: Antara Keterikatan Lokal dan Risiko Banjir Berulang

Banjir besar yang melanda kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur, awal Maret 2025, kembali memicu perdebatan mengenai relokasi warga ke rumah susun (rusun). Usulan relokasi yang disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mendapat penolakan keras dari sejumlah warga yang terdampak, seperti Endang (53), warga Tanah Rendah, Kebon Pala. Endang, yang telah puluhan tahun tinggal di bantaran Kali Ciliwung, menyatakan keengganannya untuk meninggalkan tanah kelahirannya, meski rumahnya kerap terendam banjir.

"Tetap di sini, tanah kelahiran, warga di sini juga maunya di sini," tegas Endang saat ditemui beberapa waktu lalu. Alasan utamanya adalah biaya sewa rusun yang harus ditanggung setiap bulan. Bagi Endang dan warga lainnya, pilihan tersebut tidaklah gratis dan menjadi beban tambahan di tengah kondisi ekonomi yang mungkin tidak memungkinkan. Meskipun mengakui banjir merupakan siklus yang terjadi lima tahunan, ia menilai banjir kali ini lebih besar dibandingkan banjir tahun 2007, sehingga memaksanya mengungsi selama beberapa hari hingga air surut.

Sementara itu, Wagub Rano Karno, dalam berbagai kesempatan, terus mendorong relokasi sebagai solusi paling efektif untuk mengurangi dampak banjir yang berulang. Ia kerap mengunjungi lokasi terdampak banjir dan mengajak warga untuk pindah ke rusun, bahkan tak jarang menggunakan pendekatan humor untuk meyakinkan mereka. "Saya selalu mensosialisasikan kesempatan ini. ‘Ayo kita pindah ke rusun. Kalau mau pindah, yuk,’" ujar Rano. Namun, pendekatan persuasif ini belum cukup untuk merubah pandangan warga yang memiliki ikatan emosional kuat dengan lingkungan tempat tinggal mereka.

Perbedaan perspektif antara pemerintah dan warga ini menyorot kompleksitas permasalahan banjir di Jakarta. Di satu sisi, pemerintah berupaya mencari solusi jangka panjang untuk melindungi warga dari bencana alam. Di sisi lain, warga memiliki keterikatan emosional dan sosial yang kuat dengan lingkungan tempat tinggal mereka, sehingga sulit meninggalkan rumah dan komunitas mereka. Tantangannya adalah bagaimana pemerintah dapat menemukan solusi yang dapat mengakomodasi kedua kepentingan tersebut. Apakah pendekatan persuasif saja cukup? Atau perlu ada solusi alternatif yang lebih komprehensif yang tidak hanya fokus pada relokasi, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi dan kultural masyarakat setempat?

Perlu dipertimbangkan pula, apakah program relokasi rusun telah dirancang secara inklusif dan memberikan jaminan akan kenyamanan dan keberlangsungan hidup warga setelah relokasi? Ketersediaan fasilitas umum, akses pekerjaan, dan dukungan sosial di lingkungan rusun juga menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Tanpa perencanaan yang matang dan komprehensif, program relokasi berpotensi menimbulkan masalah sosial baru dan bukannya menyelesaikan masalah banjir itu sendiri. Diskusi yang lebih terbuka dan partisipatif antara pemerintah dan warga sangatlah penting untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan.

Kesimpulannya, kasus penolakan relokasi di Kebon Pala ini menyoroti pentingnya dialog dan pemahaman yang mendalam antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan banjir di perkotaan. Bukan hanya sekadar mencari solusi teknis, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat yang terdampak.