PBNU Mendukung Penyatuan Idul Fitri 2025: Menuju Harmoni Umat Islam

Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan dukungan terhadap harapan Komisi VIII DPR RI untuk menyelenggarakan Hari Raya Idul Fitri secara serentak pada tanggal 31 Maret 2025. Ketua PBNU, Ahmad Fahrur Rozi, yang akrab disapa Gus Fahrur, mengungkapkan bahwa kesamaan perayaan Idul Fitri akan memperkuat syiar Islam dan mencerminkan persatuan umat.

"Ya. Memang kalau dilaksanakannya secara bersama jelas lebih baik dan menunjukkan syi'ar Islam, namun kita tetap menunggu rukyah hilal sesuai ketentuan muktamar NU," kata Gus Fahrur saat dihubungi, Rabu (26/3/2025).

Gus Fahrur menyoroti bahwa mayoritas negara-negara Islam di seluruh dunia cenderung merayakan Idul Fitri pada hari yang sama, mengikuti keputusan pemerintah masing-masing yang didasarkan pada rukyah hilal (pengamatan bulan sabit). Hal ini menunjukkan adanya kesamaan metodologi dan koordinasi dalam penentuan awal bulan Syawal.

"Di hampir semua negara Islam seluruh dunia memang tidak ada perbedaannya hari raya, karena semua mengikuti keputusan pemerintah berdasarkan rukyah hilal," ucapnya.

Lebih lanjut, Gus Fahrur mengemukakan bahwa DPR RI memiliki wewenang untuk menetapkan bahwa penentuan awal dan akhir Ramadan hanya dilakukan oleh pemerintah, berdasarkan rukyah hilal yang sejalan dengan kesepakatan mayoritas umat Islam di dunia. Langkah ini, menurutnya, dapat meminimalisir potensi perbedaan dan menciptakan harmoni dalam perayaan hari raya.

"Jika DPR RI sepakati, bisa saja diputuskan bahwa penentuan awal akhir Ramadan hanya boleh dilakukan oleh pemerintah berdasarkan rukyah hilal sesuai kesepakatan mayoritas ummat Islam dunia. Untuk tahun ini insyaallah lebaran 1 Syawal 1446 H jatuh pada hari Senin pahing, tanggal 31 Maret 2025, yang merupakan penyempurnaan hitungan bulan, jika dimulai hari Sabtu sesuai ketetapan pemerintah," ujar dia.

Harapan untuk perayaan Idul Fitri yang seragam juga digaungkan oleh Komisi VIII DPR RI. Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Singgih Januratmoko, menyampaikan harapannya agar seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan Idul Fitri secara bersamaan pada tanggal 31 Maret 2025. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan awal puasa Ramadan 2025 yang juga dilakukan secara serempak.

"Kita harapkan bisa kompak tanggal 31 (Maret)," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko kepada wartawan, Selasa (25/3).

Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Thomas Djamaluddin memprediksi Lebaran 2025 akan jatuh pada 31 Maret 2025.

Komisi VIII DPR berharap keputusan Kementerian Agama (Kemenag) nantinya dapat diterima semua pihak.

"Insyaallah sama (Lebarannya). Kan permulaan puasa juga sama," ujarnya.

Dukungan PBNU dan harapan dari Komisi VIII DPR RI ini memberikan angin segar bagi upaya penyatuan perayaan Idul Fitri di Indonesia. Dengan adanya kesamaan pandangan dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, diharapkan perayaan Idul Fitri 1446 H/2025 M dapat menjadi momentum untuk mempererat tali persaudaraan dan persatuan umat Islam di Indonesia.

Upaya penyatuan kalender Hijriah, khususnya dalam penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, terus diupayakan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi masyarakat Islam. Metode hisab dan rukyah terus disempurnakan untuk mencapai hasil yang lebih akurat dan dapat diterima secara luas. Selain itu, dialog dan musyawarah antar ulama dan ahli falak juga terus dilakukan untuk mencari titik temu dan kesepahaman dalam penentuan awal bulan Hijriah. Dengan demikian, diharapkan potensi perbedaan dalam penentuan hari-hari penting umat Islam dapat diminimalisir dan persatuan umat dapat semakin diperkuat.

• Rukyah Hilal: Metode pengamatan bulan sabit untuk menentukan awal bulan Hijriah.
• Hisab: Metode perhitungan astronomi untuk menentukan posisi bulan dan matahari.
• Muktamar NU: Forum permusyawaratan tertinggi di Nahdlatul Ulama.
• Komisi VIII DPR RI: Komisi yang membidangi masalah agama dan sosial di DPR RI.
• BRIN: Badan Riset dan Inovasi Nasional.