Pemerintah Gencarkan Upaya Berantas Premanisme Demi Jaga Iklim Investasi dan Lapangan Kerja

Jakarta - Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menanggapi keluhan sektor industri terkait maraknya aksi premanisme yang menyasar kawasan-kawasan industri. Aksi pemerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) telah menimbulkan keresahan di kalangan investor dan berpotensi menghambat penciptaan lapangan kerja baru.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menegaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam melihat praktik premanisme yang merugikan banyak pihak. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk merumuskan strategi komprehensif dalam memberantas aksi premanisme di lingkungan industri.

"Pemerintah tidak akan tinggal diam. Langkah konkret harus segera diambil untuk memberantas premanisme yang meresahkan dunia usaha dan menghambat investasi," tegas Ebenezer dalam keterangan resminya, Kamis (27/03/2025).

Ebenezer menambahkan, keluhan mengenai aksi premanisme ini telah lama disampaikan oleh Himpunan Kawasan Industri (HKI). Para pelaku usaha mengeluhkan adanya tekanan dari oknum ormas yang meminta sumbangan paksa, proyek pekerjaan, jatah limbah, hingga fasilitas lainnya. Bahkan, menjelang Hari Raya Idul Fitri, praktik pemerasan berkedok permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) semakin marak terjadi.

Untuk mengatasi masalah ini, Kemnaker akan mengundang sejumlah pihak terkait, antara lain:

• Himpunan Kawasan Industri (HKI)
• Kementerian Investasi
• Kementerian Perindustrian
• Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
• Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri)
• Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat (Jabar)
• Pemerintah Daerah Khusus Jakarta (DKJ)
• Pemerintah Daerah Jawa Tengah (Jateng)
• Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
• Pemerintah Daerah Jawa Timur (Jatim)

"Fokus awal kita adalah Pulau Jawa, mengingat sebagian besar aktivitas industri terkonsentrasi di wilayah ini. Selanjutnya, program pemberantasan premanisme ini akan diperluas ke seluruh provinsi di Indonesia," jelas Ebenezer.

Pemerintah berharap, dengan adanya koordinasi yang solid antara Kemendagri dan Polri, seluruh pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah bersama untuk memberantas premanisme yang meresahkan dunia usaha. Wamenaker menekankan bahwa tindakan pidana merupakan satu-satunya cara efektif untuk menindak ormas yang melakukan praktik premanisme.

"Pemberantasan premanisme membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Kami akan terus berkoordinasi dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku premanisme," pungkas Ebenezer. Pemerintah Daerah dan Polri akan bersinergi untuk menindak tegas oknum-oknum preman yang mengganggu iklim investasi dan ketertiban umum.

Dengan adanya langkah-langkah konkret ini, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru di Indonesia.