DPRD Jakarta Desak Pemprov Percepat Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera merealisasikan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang lebih komprehensif. Desakan ini disampaikan menyusul masih tingginya potensi banjir di Jakarta, terutama selama musim hujan. Khoirudin mencontohkan keberhasilan beberapa kota besar dunia dalam mengelola debit air hujan berlebih, seperti sistem terowongan bawah tanah di Kuala Lumpur yang mampu memompa air ke laut. Ia berharap Pemprov DKI dapat mengadopsi teknologi dan strategi serupa untuk mengatasi masalah banjir yang berulang setiap tahunnya di Jakarta.

Lebih lanjut, Khoirudin menekankan perlunya peningkatan frekuensi dan efektivitas pengerukan sungai dan waduk di wilayah DKI Jakarta. Ia menyoroti masalah pendangkalan sungai yang diakibatkan penumpukan lumpur, yang secara signifikan mengurangi kapasitas tampung air dan memperparah risiko banjir. Menurutnya, pengerukan rutin dan terjadwal merupakan langkah krusial yang tidak boleh diabaikan. "Endapan lumpur yang terbawa aliran air terus menerus menyebabkan pendangkalan. Oleh karena itu, pengerukan sungai dan waduk harus dilakukan secara berkala dan terencana, bukan hanya sebagai respons darurat saat musim hujan tiba," tegas Khoirudin dalam keterangannya di Gedung BPK Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Khoirudin secara khusus menyoroti kondisi Sodetan Ciliwung yang membutuhkan perhatian segera. Ia meminta Pemprov DKI untuk memprioritaskan pengerukan saluran air vital ini guna memastikan kelancaran aliran air dan meminimalisir risiko genangan. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap anggaran penanganan banjir yang telah disetujui DPRD. Khoirudin menegaskan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut dan memastikan efektivitasnya dalam mengatasi masalah banjir. "Anggaran yang sudah disahkan harus dipertanggungjawabkan. DPRD akan melakukan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien dan tepat sasaran," tambahnya.

DPRD Jakarta menyatakan komitmennya untuk terus mengawasi kebijakan dan pelaksanaan program-program pengendalian banjir. Langkah-langkah yang perlu dilakukan meliputi:

• Pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang modern dan terintegrasi, seperti sistem terowongan bawah tanah atau kanal pengendali banjir.
• Pengerukan sungai dan waduk secara rutin dan terjadwal, dengan melibatkan teknologi dan metode yang efisien.
• Peningkatan kapasitas tampung waduk dan situ, untuk menampung debit air hujan yang berlebih.
• Pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran penanganan banjir, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
• Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah penyumbatan saluran air.

DPRD berharap Pemprov DKI dapat segera mengambil langkah-langkah konkret dan komprehensif untuk mengatasi permasalahan banjir di Jakarta secara berkelanjutan. Kerjasama dan sinergi antara Pemprov DKI dan DPRD sangat krusial untuk mewujudkan Jakarta yang bebas banjir.