Solusi Rumah Kolong dan Rehabilitasi Jembatan Hadapi Bencana di Karawang

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan pembangunan rumah kolong sebagai solusi jangka panjang bagi warga Karangligar yang berulang kali terdampak banjir. Relokasi, menurutnya, bukanlah solusi praktis. Usulan ini disampaikan usai menghadiri peletakan batu pertama perumahan ASN Polri di Karawang, Selasa (4 Maret 2025). "Relokasi warga Karangligar dinilai sulit. Oleh karena itu, solusi yang lebih tepat adalah membangun rumah-rumah dengan ketinggian lantai minimal 2,5 meter, konsep rumah kolong. Struktur bangunan bagian atas dapat menggunakan material bambu atau kayu," jelas Dedi. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa desain arsitektur rumah kolong tersebut akan disiapkan oleh tim ahli, memastikan kesesuaian dengan kondisi geografis dan kebutuhan warga setempat. Keinginan ini telah mendapatkan persetujuan dari warga terdampak.

Selain solusi rumah kolong, Dedi Mulyadi juga mendesak percepatan pembangunan Bendungan Cibeet oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bendungan tersebut diharapkan mampu mengurangi dampak banjir di wilayah Karawang secara signifikan. "Kami berharap Kementerian PUPR segera merealisasikan pembangunan Bendungan Cibeet," ujarnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tegas Dedi, berkomitmen penuh dalam penanganan bencana. Hal ini mencakup berbagai upaya, mulai dari pembangunan infrastruktur penunjang hingga penanganan dampak langsung bencana. "Penanganan bencana merupakan kewajiban pemerintah provinsi. Sumber daya yang dimiliki akan dikerahkan secara optimal," tandasnya. Sebagai contoh nyata komitmen tersebut, Dedi menyebutkan pembangunan jembatan bailey dan alokasi anggaran Rp 70 miliar untuk pembangunan jembatan baru sebagai pengganti jembatan yang rusak.

Dalam upaya mencegah kejadian serupa di masa mendatang, Dedi Mulyadi menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jawa Barat untuk segera mengidentifikasi seluruh jembatan tua di wilayahnya. Langkah ini merupakan bagian dari program revitalisasi infrastruktur yang bertujuan untuk mencegah ambruknya jembatan akibat usia tua. "Tahun depan, seluruh jembatan tua yang teridentifikasi akan direhabilitasi atau dibangun ulang untuk menjamin keamanan dan kelancaran transportasi," tegas Dedi. Ia menekankan pentingnya upaya preventif untuk meminimalisir risiko bencana dan kerugian yang ditimbulkannya, baik bagi warga maupun infrastruktur publik.

Langkah-langkah konkrit yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat:

• Pembangunan rumah kolong untuk warga Karangligar.
• Pengembangan desain arsitektur rumah kolong yang sesuai kebutuhan warga.
• Pengajuan percepatan pembangunan Bendungan Cibeet kepada Kementerian PUPR.
• Pengerahan seluruh sumber daya untuk penanganan dampak bencana.
• Pembangunan jembatan bailey dan jembatan baru dengan anggaran Rp 70 miliar.
• Identifikasi dan rehabilitasi/rekonstruksi jembatan tua di seluruh Jawa Barat.

Langkah-langkah tersebut mencerminkan komitmen nyata pemerintah dalam mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.