Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, memberikan penjelasan terkait penunjukan sejumlah pejabat kementerian untuk menduduki posisi komisaris di berbagai bank BUMN. Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat transparansi, serta mensinergikan program-program pemerintah dengan kebijakan perbankan yang dijalankan oleh BUMN.

"Komposisi pemegang saham yang melibatkan perwakilan dari kementerian di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bertujuan untuk memastikan sinergisitas program pemerintah," ujar Erick Thohir saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/3/2025). Beliau menekankan bahwa meskipun ada keterlibatan pejabat kementerian, transparansi publik akan tetap menjadi prioritas utama dalam pengelolaan korporasi.

Erick Thohir menjelaskan bahwa penempatan pejabat kementerian disesuaikan dengan fokus bisnis masing-masing bank BUMN. Sebagai contoh, Bank Rakyat Indonesia (BRI) melibatkan perwakilan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), sementara Bank Tabungan Negara (BTN) melibatkan perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Kehadiran perwakilan Kementerian UMKM di BRI, dan perwakilan Kementerian PUPR di BTN, bertujuan untuk menciptakan sinergi yang lebih efektif," jelasnya.

Lebih lanjut, Erick Thohir menegaskan bahwa meskipun pejabat kementerian mengisi jajaran komisaris Himbara, transparansi akan tetap terjaga melalui pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta lembaga terkait lainnya.

"Pengawasan akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga-lembaga terkait lainnya," tegas Erick Thohir.

Berikut adalah daftar beberapa pejabat kementerian yang ditunjuk sebagai komisaris di bank BUMN:

• Wakil Menteri Koperasi dan UMKM, Helvi Yuni Moraza: Komisaris BRI
• Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Fahri Hamzah: Komisaris BTN
• Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri
• Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo: Komisaris Utama BTN
• Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman: Komisaris Bank Mandiri
• Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata: Wakil Komisaris Utama BNI

Penunjukan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah dan sektor perbankan BUMN, sehingga program-program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian nasional.

Dengan adanya pejabat kementerian yang terlibat langsung dalam pengawasan dan pengambilan keputusan di bank BUMN, diharapkan kebijakan perbankan dapat lebih selaras dengan agenda pembangunan nasional. Selain itu, sinergi antara pemerintah dan BUMN juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing BUMN di tingkat global.