Jaminan Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri: Pemerintah Siapkan Strategi Stabilisasi Harga

Menjelang perayaan Idul Fitri, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (NFA) memberikan jaminan ketersediaan pasokan pangan pokok yang mencukupi dan aman bagi masyarakat. Keyakinan ini didasarkan pada data stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pangan.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyatakan bahwa hingga tanggal 26 Maret, posisi cadangan pangan strategis menunjukkan angka yang signifikan. Rinciannya adalah sebagai berikut:

• Beras: 2,27 juta ton
• Jagung: 113 ribu ton
• Minyak Goreng: 86 ribu kiloliter
• Daging Kerbau: 39 ribu ton
• Gula Pasir: 18 ribu ton
• Daging Sapi: 4 ribu ton
• Telur Ayam: 45 ton

"Hasil rapat koordinasi hari ini menunjukkan bahwa pemerintah optimis ketersediaan pangan akan tetap mencukupi dan aman, baik selama maupun setelah Lebaran. Kami telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk mengatasi potensi fluktuasi harga, terutama ketika aktivitas perdagangan di pasar induk mulai menurun. Pengalaman tahun lalu menjadi acuan kami untuk mempersiapkan diri," ujar Arief pada hari Kamis (27/3/2025).

Selain CPP yang dikelola pusat, NFA juga memantau Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di tingkat provinsi. Data hingga pertengahan Maret menunjukkan total CBP mencapai 6,8 ribu ton, tersebar di seluruh provinsi kecuali Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Integrasi stok cadangan dari tingkat pusat hingga daerah ini diharapkan dapat memperkuat upaya intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA, I Gusti Ketut Astawa, menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam mengendalikan fluktuasi harga pangan menjelang Lebaran. Beberapa komoditas seperti cabai, bawang merah, bawang putih, daging sapi, dan telur ayam masih mengalami kenaikan harga, sehingga perlu perhatian khusus.

"Kami mendorong pemerintah daerah untuk mengintensifkan pelaksanaan pasar murah, seperti Gerakan Pangan Murah, baik melalui anggaran APBD, inisiatif mandiri, maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Program subsidi harga pangan juga merupakan langkah yang efektif untuk meningkatkan daya beli masyarakat," jelas Ketut.

Selain itu, pemerintah juga berupaya mengatasi disparitas harga antar daerah melalui program mobilisasi stok pangan dengan memberikan subsidi biaya angkut. Langkah ini diharapkan dapat meratakan harga pangan di seluruh wilayah Indonesia.

Ketut juga menekankan pentingnya koordinasi antara Satgas Pangan Polri dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dibentuk oleh Bank Indonesia di setiap daerah. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui peningkatan pemantauan harga pangan pokok di seluruh rantai distribusi, mulai dari pasar, distributor, hingga gudang-gudang BUMN/BUMD pangan. Dengan sinergi yang kuat, pemerintah optimis dapat menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan ketersediaan pasokan yang cukup bagi masyarakat selama periode Lebaran.

Koordinasi yang baik antar instansi terkait menjadi kunci keberhasilan strategi stabilisasi harga pangan. Pemerintah pusat dan daerah bekerja sama untuk memastikan ketersediaan pasokan, mengendalikan harga, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan langkah-langkah antisipatif yang telah disiapkan, diharapkan masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan tenang tanpa dihantui oleh kekhawatiran akan kekurangan pangan atau lonjakan harga yang signifikan.