Efisiensi Anggaran Tak Boleh Abaikan Kesiapsiagaan Bencana: Tanggung Jawab Bersama Hadapi Bencana Jabodetabek

Banjir yang melanda Jabodetabek sejak awal Maret 2025 telah menimbulkan kerugian besar dan penderitaan bagi ribuan warga. Kejadian ini kembali menggarisbawahi urgensi kesiapsiagaan bencana, bahkan di tengah upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI-P, Adian Napitupulu, dengan tegas menekankan perlunya alokasi anggaran khusus untuk penanggulangan bencana, terlepas dari kebijakan efisiensi yang tengah diterapkan.

"Kesiapan negara dalam menghadapi bencana alam tidak bisa ditawar. Kita tidak dapat memprediksi jenis dan skala bencana yang akan terjadi," ujar Napitupulu dalam pernyataan resminya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/3/2025). Ia menambahkan bahwa ketidakpastian bencana mengharuskan pemerintah untuk selalu siap siaga. Kerusakan infrastruktur, seperti irigasi, akibat bencana membutuhkan respon cepat dan dana yang memadai. "Negara wajib siap menghadapi segala kemungkinan," tegasnya.

Napitupulu juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana Jabodetabek. Ia mendesak agar Gubernur, Bupati, dan Walikota di wilayah terdampak banjir untuk melakukan koordinasi intensif dan berbagi tanggung jawab. "Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan secara individual. Butuh kerja sama, termasuk pembagian anggaran dan sumber daya. Gotong royong adalah kunci keberhasilan dalam mengatasi bencana ini," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU), Diana Kusumastuti, menjelaskan bahwa banjir yang terjadi disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi. "Berdasarkan pengamatan kami, tidak ada tanggul yang jebol. Namun, intensitas hujan yang ekstrim telah mengakibatkan meluapnya sungai," ungkap Diana pada Selasa (4/3/2025).

Bencana banjir di Jabodetabek mengakibatkan dampak yang signifikan. Ribuan warga terpaksa mengungsi, infrastruktur mengalami kerusakan parah, fasilitas umum lumpuh, dan aktivitas ekonomi masyarakat terganggu. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya investasi dalam infrastruktur yang tahan bencana dan sistem peringatan dini yang efektif. Selain itu, perlu ditingkatkan pula kapasitas dan koordinasi antar lembaga dalam menghadapi bencana.

Kesimpulannya, efisiensi anggaran bukanlah alasan untuk mengabaikan kesiapsiagaan bencana. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk penanggulangan bencana, serta memperkuat kerjasama antar pemerintah daerah guna membangun sistem yang lebih tangguh dan responsif dalam menghadapi bencana di masa depan. Hal ini perlu untuk meminimalisir dampak kerugian dan penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Persiapan yang matang dan kolaborasi yang efektif adalah kunci dalam menghadapi tantangan bencana alam yang selalu mengancam.

Berikut poin-poin penting yang perlu diperhatikan:

• Alokasi anggaran khusus untuk penanggulangan bencana, terlepas dari kebijakan efisiensi.
• Koordinasi intensif antar pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.
• Pentingnya gotong royong dan pembagian tanggung jawab.
• Investasi dalam infrastruktur tahan bencana dan sistem peringatan dini.
• Peningkatan kapasitas dan koordinasi antar lembaga.