Erick Thohir Ungkap Strategi Penempatan Pejabat Kementerian sebagai Komisaris Bank BUMN

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menjelaskan alasan di balik penempatan sejumlah pejabat dari berbagai kementerian sebagai komisaris di bank-bank BUMN. Langkah ini, menurutnya, merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keselarasan program pemerintah dengan kebijakan perbankan.

Dalam keterangannya di Gelora Bung Karno, Jakarta, Erick Thohir menekankan bahwa penempatan perwakilan kementerian dalam jajaran komisaris bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bertujuan untuk memastikan sinergi program pemerintah. Namun, ia juga menjamin bahwa transparansi publik akan tetap menjadi prioritas utama dalam tata kelola perusahaan.

"Kita lihat kemarin perwakilan daripada para menteri yang hadir di komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri. Tidak lain untuk memastikan sinergisitas program pemerintah, tapi tetap transparasi publik terus terjadi secara korporasi," ujar Erick Thohir.

Erick Thohir menjelaskan bahwa penempatan perwakilan pemerintah disesuaikan dengan fokus bisnis masing-masing bank BUMN. Sebagai contoh, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) menempatkan wakilnya sebagai Komisaris di Bank Rakyat Indonesia (BRI), sementara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menempatkan wakilnya sebagai Komisaris di Bank Tabungan Negara (BTN).

"Nah tidak lain ini untuk mensinergikan, tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," kata Erick.

Strategi ini, menurut Erick Thohir, merupakan implementasi dari instruksi Presiden Joko Widodo agar pengelolaan BUMN ke depan semakin efisien. Kementerian BUMN, kata dia, berkomitmen untuk mendukung good corporate governance, transparansi, dan peningkatan kinerja perusahaan.

Erick Thohir juga menyoroti kinerja positif yang telah ditunjukkan oleh seluruh bank BUMN. Hal ini tercermin dari respons positif pasar saham terhadap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang telah dilaksanakan.

"Kita lihat harga saham-saham BUMN di Himbara ini menjadi peningkatan yang sangat baik kemarin. Dan ini membuktikan bahwa visi Bapak Presiden bagaimana kita harus mengelola BUMN ini lebih transparasi ke depan, ini menjadi tujuan utama," ucapnya.

Berikut daftar pejabat kementerian yang ditunjuk sebagai komisaris di bank BUMN:

• Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza: Komisaris BRI
• Wakil Menteri PUPR, Fahro Hamzah: Komisaris BTN
• Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri
• Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata: Wakil Komisaris Utama BNI
• Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo: Komisaris Utama BTN
• Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman: Komisaris Bank Mandiri

Penunjukan ini menandakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan peran bank BUMN dalam mendukung program-program pembangunan nasional dan meningkatkan perekonomian negara.