Pemerintah Indonesia mengambil langkah sigap dalam menghadapi ancaman banjir yang semakin meningkat dengan membentuk satuan tugas (Satgas) khusus penanggulangan banjir nasional. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, secara resmi mengumumkan pembentukan tim ini, Kamis (27/3/2025), di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat.

Penunjukan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen PUPR), Diana Kusumastuti, sebagai ketua tim menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengintegrasikan aspek infrastruktur dan tata ruang dalam penanganan banjir. Satgas ini akan beranggotakan para pejabat eselon I dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, serta perwakilan dari daerah-daerah yang paling rentan terhadap banjir, termasuk Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Mandat dan Fokus Satgas

Satgas Penanggulangan Banjir Nasional memiliki mandat yang jelas dan komprehensif, meliputi:

• Perumusan Aksi Konkret: Menyusun rencana aksi detail dan terukur untuk penanganan banjir di lapangan, mencakup aspek mitigasi, pencegahan, dan penanganan darurat.
• Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mengurangi risiko dan dampak banjir.
• Koordinasi Lintas Sektor: Memastikan koordinasi yang efektif antara berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan banjir.
• Peningkatan Kapasitas: Mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi dalam penanganan banjir, serta mengupayakan pemenuhannya.

Latar Belakang Pembentukan Satgas

Pembentukan Satgas ini merupakan respons terhadap kejadian banjir besar yang melanda wilayah Jakarta, Bekasi, Karawang, Cianjur, dan sekitarnya pada awal Maret lalu. Pemerintah menyadari bahwa penanganan banjir selama ini belum optimal dan berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi yang semakin besar di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terstruktur, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Ancaman Banjir dan Kerugian Ekonomi

Menko PMK Pratikno menekankan bahwa banjir bukan hanya bencana alam, tetapi juga ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi dan sosial. Kerugian ekonomi akibat banjir sangat signifikan, meliputi kerusakan infrastruktur, gangguan aktivitas bisnis, dan biaya penanganan darurat. Jika tidak ditangani dengan serius, banjir dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan angka kemiskinan.

Upaya Penanganan yang Lebih Optimal

Pemerintah berkomitmen untuk melakukan upaya penanganan banjir yang lebih optimal melalui Satgas Penanggulangan Banjir Nasional. Upaya ini meliputi:

• Peningkatan Sistem Peringatan Dini: Memperkuat sistem peringatan dini banjir agar masyarakat dapat lebih siap menghadapi ancaman banjir dan mengurangi risiko kerugian.
• Normalisasi Sungai dan Drainase: Melakukan normalisasi sungai dan drainase untuk meningkatkan kapasitas tampung air dan mengurangi risiko luapan.
• Pengendalian Tata Ruang: Mengendalikan tata ruang agar pembangunan tidak memperburuk risiko banjir, serta memprioritaskan ruang terbuka hijau dan daerah resapan air.
• Edukasi dan Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko banjir dan pentingnya partisipasi aktif dalam upaya penanggulangan banjir.

Dengan pembentukan Satgas Penanggulangan Banjir Nasional, pemerintah berharap dapat mengurangi risiko dan dampak banjir secara signifikan, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.