Pemerintah Pertimbangkan Dua Opsi Strategis untuk Pembangunan Kilang Minyak Berkapasitas 1 Juta Barel

Pemerintah Indonesia tengah menggodok dua skema potensial untuk merealisasikan proyek ambisius pembangunan kilang minyak baru dengan kapasitas mencapai 1 juta barel per hari. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa kedua opsi ini sedang dalam tahap studi kelayakan final, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, logistik, dan efisiensi investasi.

Skema pertama yang dipertimbangkan adalah pembangunan kilang terpusat di satu lokasi strategis. Menurut estimasi awal, pembangunan kilang berkapasitas 500 ribu barel per hari dengan pendekatan ini membutuhkan investasi sekitar US$ 12,5 miliar hingga US$ 13 miliar, atau setara dengan Rp 206,2 triliun hingga Rp 214,5 triliun (dengan asumsi kurs Rp 16.500 per dolar AS). Bahlil menekankan bahwa angka ini masih berupa estimasi dan dapat berubah setelah studi kelayakan selesai.

Skema kedua yang menjadi alternatif adalah pembangunan kilang-kilang kecil yang tersebar di beberapa titik lokasi. Menteri Bahlil mencontohkan, pembangunan kilang dengan kapasitas 60 ribu barel per hari diperkirakan menelan biaya sekitar US$ 600 juta hingga US$ 700 juta. Jika dikalkulasikan untuk mencapai kapasitas 500 ribu barel, biaya investasi dengan skema ini diperkirakan tidak akan melebihi US$ 6 miliar.

Pertimbangan Utama: Logistik dan Efisiensi

Bahlil menjelaskan bahwa pemilihan skema terbaik akan sangat bergantung pada hasil studi kelayakan yang komprehensif, dengan mempertimbangkan beberapa faktor kunci, termasuk:

• Biaya Investasi: Membandingkan total biaya yang dibutuhkan untuk masing-masing skema, termasuk biaya konstruksi, pengadaan teknologi, dan biaya operasional.
• Aspek Logistik: Mempertimbangkan tantangan logistik yang dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan, terutama dalam hal transportasi minyak mentah dan distribusi produk olahan.
• Efisiensi dan Fleksibilitas: Mengevaluasi potensi efisiensi operasional dan fleksibilitas masing-masing skema dalam menghadapi perubahan permintaan pasar dan fluktuasi harga minyak.

Pemerintah saat ini tengah mempelajari model pembangunan kilang serupa yang telah diterapkan di negara-negara Amerika Latin dan Afrika, sebagai referensi dalam menentukan skema terbaik untuk Indonesia. Keterlibatan PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan energi nasional juga menjadi faktor penting dalam proses pengambilan keputusan.

Bahlil menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang erat dengan Pertamina dalam menentukan skema yang paling optimal. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proyek pembangunan kilang ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat Indonesia, serta memperkuat ketahanan energi nasional.