Satgas Anti-Premanisme Jabar Amankan Puluhan Oknum Pemalak Jelang Lebaran

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) melalui Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme meningkatkan intensitas penertiban terhadap aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan bahwa satgas gabungan yang melibatkan unsur TNI dan Polri ini telah berhasil mengamankan lebih dari 20 oknum yang diduga melakukan pemerasan dan tindakan intimidasi di berbagai wilayah Jabar.

"Satgas Anti-Premanisme akan terus melakukan operasi penegakan hukum untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Jawa Barat, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri," tegas Dedi Mulyadi. Dedi menjelaskan bahwa pembentukan satgas ini merupakan respons atas laporan masyarakat dan keluhan para pengusaha terkait maraknya aksi premanisme, terutama praktik pemalakan dengan kedok meminta Tunjangan Hari Raya (THR) secara paksa.

Satgas Anti-Premanisme menyasar berbagai lokasi rawan premanisme, seperti pasar tradisional, terminal, kawasan industri, dan jalan-jalan protokol. Operasi penertiban dilakukan secara terpadu dan melibatkan berbagai unsur, termasuk intelijen, reserse, dan sabhara. Para pelaku yang tertangkap akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Upaya penertiban premanisme ini mendapat dukungan penuh dari berbagai kalangan masyarakat. Para pedagang, buruh, petani, dan pengusaha merasa terbantu dengan kehadiran satgas ini. Mereka berharap, dengan adanya penindakan tegas, aksi premanisme dapat diberantas secara tuntas dan Jabar menjadi lebih kondusif untuk investasi dan kegiatan ekonomi lainnya.

"Kami sangat mengapresiasi langkah cepat Pemprov Jabar dalam menanggapi keluhan masyarakat terkait premanisme. Kehadiran satgas ini sangat membantu kami para pedagang kecil yang sering menjadi korban pemalakan," ujar salah seorang pedagang pasar di Karawang.

Berikut adalah fokus utama Satgas Anti-Premanisme:

• Penertiban Pemalakan: Menindak tegas pelaku pemalakan yang meresahkan masyarakat dan dunia usaha.
• Pengamanan Pasar dan Terminal: Meningkatkan keamanan di pasar tradisional dan terminal, tempat yang sering menjadi sasaran aksi premanisme.
• Patroli Wilayah Rawan: Melakukan patroli rutin di wilayah-wilayah yang dianggap rawan premanisme.
• Peningkatan Koordinasi: Memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, dan instansi terkait dalam upaya penegakan hukum.
• Sosialisasi Anti-Premanisme: Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya premanisme dan cara melaporkan tindakan premanisme.

Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk terus memberantas premanisme di Jabar. Ia berharap, dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, Jabar dapat menjadi provinsi yang aman, nyaman, dan kondusif bagi semua.

Selain penindakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berupaya melakukan pendekatan preventif dengan memberikan pelatihan keterampilan dan membuka lapangan kerja bagi mantan preman. Tujuannya adalah agar mereka dapat memiliki penghasilan yang layak dan tidak kembali melakukan tindakan kriminal.

"Kami tidak hanya menindak, tetapi juga memberikan solusi. Kami ingin membantu para mantan preman untuk kembali ke jalan yang benar dan menjadi warga negara yang produktif," pungkas Dedi Mulyadi.