Industri Perhotelan di Ujung Tanduk: Gelombang PHK Massal Mengintai Akibat Efisiensi Anggaran

Industri perhotelan Indonesia tengah menghadapi tantangan berat akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang berimbas langsung pada penurunan tingkat hunian dan pemesanan kamar. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengungkapkan data yang mengkhawatirkan, menunjukkan bahwa mayoritas pengusaha hotel terpaksa mempertimbangkan langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal untuk menyelamatkan bisnis mereka.

Dampak Efisiensi Anggaran Menggerogoti Industri

Sekretaris Jenderal PHRI, Maulana Yusron, menjelaskan bahwa survei yang dilakukan pihaknya bertujuan untuk mengukur dampak efisiensi anggaran pemerintah secara komprehensif. Hasil survei menunjukkan bahwa penurunan okupansi hotel mencapai titik yang mengkhawatirkan, setara dengan kondisi terburuk saat awal pandemi Covid-19, yaitu hanya sekitar 20% pada bulan Maret. Penurunan ini diperparah oleh momentum bulan Ramadan yang seharusnya menjadi periode peningkatan aktivitas, namun justru mengalami penurunan signifikan.

"Okupansi di bulan Maret rata-ratanya hanya 20%. Nah memang okupansi sedemikian itu ada beberapa hal yang kita perhatikan bahwa satu kondisinya di bulan ramadan, bulan puasa yang memang aktivitas itu rendah. Namun di sisi lain ada juga dampak dari efisiensi itu sendiri," ujar Yusron.

Berikut poin-poin penting hasil survei PHRI:

• 88% pengusaha hotel mempertimbangkan PHK: Efisiensi anggaran pemerintah memicu penurunan signifikan dalam aktivitas perhotelan, memaksa mayoritas pengusaha untuk mempertimbangkan PHK sebagai langkah terakhir.
• Penurunan okupansi setara masa pandemi: Tingkat hunian hotel anjlok hingga hanya 20%, menyamai level terendah selama pandemi Covid-19.
• Perang tarif hotel: Hilangnya pasar akibat efisiensi anggaran memicu persaingan harga yang ketat, terutama merugikan hotel-hotel kecil.
• Daya tahan bisnis terbatas: Sebagian besar bisnis hotel hanya mampu bertahan selama tiga bulan dalam situasi ini, dengan dampak mulai dirasakan sejak Januari.

Perang Tarif dan Beban Operasional Membayangi

Penurunan okupansi yang drastis memaksa hotel-hotel untuk bersaing ketat dalam perang tarif, yang semakin memperburuk kondisi finansial mereka. Hotel-hotel besar cenderung lebih mampu menanggung penurunan harga, sementara hotel-hotel kecil berjuang untuk bertahan dengan beban operasional yang tetap tinggi.

"Dengan kondisi bahwa ada pasar atau market yang hilang tentu terjadi yang pertama adalah perang tarif. Perang tarif itu hotel besar akan memakan segmen hotel yang ada di bawahnya," kata Yusron.

Biaya operasional tetap menjadi beban berat, terutama biaya listrik yang tidak dapat diturunkan secara signifikan meskipun tingkat hunian rendah. Kondisi ini menekan semua segmen hotel, mulai dari bintang lima hingga non-bintang, dan mendorong mereka untuk mencari cara memangkas biaya, termasuk melalui PHK.

Ancaman PHK dan Harapan pada Libur Lebaran

PHRI memperingatkan bahwa jika pemerintah tidak segera merespons situasi ini, gelombang PHK massal dapat terus berlanjut. Daya tahan masing-masing bisnis hotel bervariasi, namun sebagian besar hanya mampu bertahan selama tiga bulan dengan kondisi saat ini. Yusron menyoroti bahwa efisiensi anggaran pemerintah berdampak pada minimnya reservasi untuk kegiatan di hotel, bahkan pemerintah sendiri tampak mengurangi kegiatan di daerah.

"Kita kalau bicara kapan terjadi PHK maka masing-masing bisnis memiliki daya tahan berbeda-beda di situasi ini. Tapi minimal mereka bertahan selama tiga bulan dan mereka mulai merasakan di bulan Januari," kata dia.

Industri perhotelan berharap libur Lebaran dapat memberikan sedikit koreksi positif. Namun, pertanyaan besar muncul setelah Lebaran, apakah tren penurunan akan berlanjut atau ada perbaikan. Sistem reservasi saat ini tidak menunjukkan adanya indikasi peningkatan signifikan.

Pemerintah Diharapkan Segera Bertindak

PHRI mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan nyata guna mengatasi dampak efisiensi anggaran terhadap industri perhotelan. Dukungan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mencegah gelombang PHK massal dan membantu industri ini bertahan di tengah tantangan yang berat. Jika tidak, sektor perhotelan yang merupakan salah satu pilar penting pariwisata Indonesia terancam mengalami kemunduran yang signifikan.