Pemerintah Tanggapi Keluhan 'THR' Pengemudi Ojek Online: Kinerja dan Transparansi Jadi Sorotan

Keluhan mengenai besaran 'Tunjangan Hari Raya' (THR) yang diterima oleh pengemudi ojek online (ojol) dan kurir, yang bahkan dilaporkan hanya mencapai Rp 50 ribu, telah menarik perhatian pemerintah. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberikan tanggapan terkait isu ini, menekankan pentingnya kinerja, produktivitas, serta transparansi dalam pembagian 'Bantuan Hari Raya' (BHR) oleh perusahaan aplikator.

Penjelasan Menaker Mengenai BHR

Menaker Yassierli menjelaskan bahwa pemberian BHR mengacu pada Surat Edaran (SE) yang ditujukan bagi pengemudi dengan kinerja baik dan produktif. Ia mencontohkan, beberapa pengemudi bahkan menerima hingga Rp 900 ribu. Namun, ia menyadari adanya kesenjangan dan ketidakpuasan di antara para pengemudi.

"Dalam SE, kita fokus pada mereka yang berkinerja baik dan produktif. Ada yang mendapatkan Rp 900 ribu, ada juga yang jumlahnya berbeda," ungkap Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Tantangan Bagi Aplikator: Keadilan dan Transparansi

Lebih lanjut, Menaker Yassierli menantang perusahaan aplikator untuk mencari cara yang adil dalam mendistribusikan BHR kepada pengemudi yang belum mencapai kriteria kinerja baik dan produktif. Transparansi kebijakan menjadi kunci utama yang harus diperhatikan oleh aplikator.

"Tantangannya adalah bagaimana perusahaan aplikator mengkategorikan pengemudi di luar kriteria tersebut, dan menentukan besaran BHR yang sesuai. Hal ini perlu diklarifikasi kepada para pengemudi," tegas Yassierli.

Apresiasi dan Harapan Menaker

Menaker Yassierli mengapresiasi inisiatif aplikator dalam memberikan BHR serta antusiasme mereka dalam mengikuti kebijakan pemerintah. Meskipun masih banyak keluhan yang muncul, ia melihat hal ini sebagai langkah positif.

"Ini adalah sesuatu yang baru tahun ini. Saya berharap ini bisa dipahami dan kita lihat ke depan dengan lebih baik," ujarnya.

Pertemuan dengan Aplikator Ditunda

Menaker Yassierli mengungkapkan bahwa ia telah meminta para aplikator untuk bertemu dan berdiskusi. Namun, karena agenda yang padat di Istana Kepresidenan, pertemuan tersebut harus dijadwalkan ulang.

Poin Penting:

• Pemerintah menanggapi keluhan 'THR' ojol yang minim.
• Menaker menekankan pentingnya kinerja dan produktivitas dalam pemberian BHR.
• Aplikator ditantang untuk mencari cara adil mendistribusikan BHR kepada semua pengemudi.
• Transparansi kebijakan BHR menjadi kunci utama.
• Menaker mengapresiasi inisiatif aplikator, meskipun masih ada keluhan.

Dengan adanya respons dari pemerintah, diharapkan perusahaan aplikator dapat lebih memperhatikan keadilan dan transparansi dalam pembagian BHR kepada seluruh pengemudi ojol. Hal ini penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara aplikator dan pengemudi, serta meningkatkan kesejahteraan para pengemudi ojol yang telah berkontribusi dalam perekonomian digital Indonesia.