Pemerintah Tegaskan Pengalihan Truk ke Ciwandan Tetap Berlaku, Prioritaskan Kenyamanan Pemudik

Jakarta – Di tengah persiapan intensif menjelang arus mudik Lebaran 2025, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menegaskan komitmennya untuk memberlakukan kebijakan pengalihan operasional truk dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Ciwandan. Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis untuk mengurai kepadatan di Pelabuhan Merak dan memberikan kelancaran serta kenyamanan yang lebih baik bagi para pemudik.

Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, menanggapi langsung keluhan yang diajukan oleh Gabungan Pengusaha Angkutan Penyeberangan (Gapasdap) terkait kebijakan tersebut. Menhub menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah keselamatan dan kenyamanan para pemudik selama periode mudik Lebaran. Beliau menyatakan bahwa kebijakan pengalihan ini akan tetap dijalankan demi mencapai tujuan tersebut.

"Prioritas utama kami adalah memastikan perjalanan mudik yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Kebijakan pengalihan truk ini adalah bagian dari upaya kami untuk mencapai tujuan tersebut," tegas Menhub Dudy saat melakukan peninjauan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada hari Kamis (27/3/2025).

Menhub juga menjelaskan bahwa antrean truk yang terjadi di Pelabuhan Ciwandan bersifat situasional dan disebabkan oleh proses menunggu giliran untuk masuk ke kapal. Beliau menambahkan bahwa pihaknya telah mengambil langkah-langkah antisipatif untuk meminimalkan dampak antrean tersebut.

"Kami memahami adanya potensi antrean di Pelabuhan Ciwandan, dan kami telah berupaya untuk mengelola situasi tersebut seefisien mungkin. Koordinasi dengan berbagai pihak terus kami lakukan untuk memastikan kelancaran operasional di pelabuhan," jelas Menhub.

Keluhan Gapasdap dan Tanggapan Pemerintah

Sebelumnya, Gapasdap menyampaikan keluhan terkait kondisi di lapangan, di mana Pelabuhan Merak terlihat sepi pada siang hari, sementara Pelabuhan Ciwandan mengalami antrean panjang truk. Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Soetomo, menyoroti adanya ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dengan harapan awal saat angkutan Lebaran.

Menanggapi keluhan tersebut, Menhub Dudy menegaskan bahwa aturan pengalihan truk tetap berlaku tanpa pengecualian. Beliau memastikan bahwa Pelabuhan Ciwandan, Merak, dan BBJ akan tetap beroperasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

"Tidak ada tawar-menawar terkait kebijakan ini. Pelabuhan Ciwandan, Merak, dan BBJ akan tetap beroperasi sesuai dengan rencana yang telah kami susun. Kami terus memantau situasi di lapangan dan siap untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan kelancaran arus mudik," pungkas Menhub.

Antisipasi Kepadatan dan Peningkatan Layanan

Pemerintah terus berupaya untuk mengantisipasi potensi kepadatan dan meningkatkan kualitas layanan di seluruh pelabuhan penyeberangan. Koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk operator pelabuhan, kepolisian, dan pemerintah daerah, terus dilakukan untuk memastikan kelancaran arus mudik.

Beberapa langkah yang telah diambil oleh pemerintah antara lain:

• Peningkatan kapasitas: Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan dan armada kapal untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan kendaraan selama periode mudik.
• Optimalisasi jadwal: Jadwal keberangkatan kapal dioptimalkan untuk mengurangi waktu tunggu dan meminimalkan potensi antrean.
• Peningkatan fasilitas: Pemerintah terus meningkatkan fasilitas di pelabuhan, seperti ruang tunggu, toilet, dan area parkir, untuk memberikan kenyamanan bagi para pemudik.
• Pengamanan: Keamanan di pelabuhan ditingkatkan untuk mencegah tindakan kriminal dan memastikan keselamatan para pemudik.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, pemerintah berharap arus mudik Lebaran 2025 dapat berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Daftar Poin Utama Berita:

• Pemerintah tegaskan kebijakan pengalihan truk dari Merak ke Ciwandan tetap berlaku.
• Prioritas utama adalah kenyamanan dan keamanan pemudik.
• Antrean di Ciwandan bersifat situasional.
• Gapasdap menyampaikan keluhan terkait kondisi di lapangan.
• Pemerintah terus berupaya meningkatkan layanan dan mengantisipasi kepadatan.