Kenaikan Permukaan Laut: Ancaman Nyata Bagi Kemanusiaan

Jakarta - Kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, mengancam kehidupan dan mata pencaharian ratusan juta orang di seluruh dunia. Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Isu Air, Retno Marsudi, dalam sebuah forum di Jakarta, menyampaikan peringatan keras tentang dampak yang semakin meningkat dari mencairnya gletser dan peningkatan permukaan air laut.

"Data dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menunjukkan bahwa pencairan gletser telah menyebabkan hilangnya sekitar 900 gigaton sumber air tawar, sebuah rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 50 tahun terakhir," ujar Retno. Kondisi ini mengakibatkan kenaikan permukaan laut yang signifikan, mencapai lebih dari 20 cm dibandingkan dengan tahun 1900. Kenaikan ini bukan hanya sekadar angka, tetapi representasi nyata dari ancaman banjir, erosi pantai, dan hilangnya lahan subur yang dihadapi oleh masyarakat pesisir.

Dampak Krisis Air: Pengungsian Massal dan Kekeringan Ekstrem

Selain kenaikan permukaan laut, krisis air juga memicu dampak yang luas dan mendalam. Pada tahun 2023, PBB mencatat bahwa 32 juta orang terkena dampak krisis air, sementara 29,4 juta lainnya menderita akibat kekeringan. Proyeksi yang lebih mengkhawatirkan menunjukkan bahwa 700 juta orang berisiko mengungsi karena masalah kekeringan, dan pada tahun 2050, tiga perempat penduduk dunia akan terdampak oleh kekeringan.

Dampak ini tidak hanya terbatas pada negara-negara berkembang. Kekeringan dan krisis air dapat mengganggu pasokan makanan, memicu konflik atas sumber daya, dan menghambat pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia.

Peran Utusan Khusus PBB: Mendorong Aksi dan Kolaborasi Global

Merespons krisis yang semakin mendesak ini, Sekretaris Jenderal PBB telah menunjuk Utusan Khusus untuk Isu Air. Retno Marsudi, sebagai utusan khusus, memiliki tugas penting untuk mendorong aksi global dalam mengatasi krisis air.

Tugas utama utusan khusus mencakup:

• Advokasi: Mendorong para pemimpin dunia untuk memprioritaskan isu air dalam agenda politik mereka dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air yang berkelanjutan.
• Penyelarasan (Alignment): Memfasilitasi kolaborasi dan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil.
• Akselerasi: Mempercepat komitmen dan tindakan nyata dalam penanganan air, termasuk investasi dalam infrastruktur air, teknologi inovatif, dan praktik pengelolaan air yang berkelanjutan.

Pentingnya Kolaborasi dan Kerja Sama

Retno Marsudi menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja sama inklusif antara semua pemangku kepentingan. "Hanya dengan kolaborasi, kerja sama, dan partisipasi dari semua pihak, kita dapat mengatasi isu-isu yang menjadi kepentingan seluruh umat manusia," tegasnya.

PBB, melalui Utusan Khusus untuk Isu Air, siap untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan semua pemangku kepentingan di Indonesia untuk mengatasi tantangan air yang kompleks. Kerja sama ini mencakup dukungan teknis, transfer pengetahuan, dan mobilisasi sumber daya untuk mendukung program dan inisiatif pengelolaan air yang berkelanjutan.

Krisis air dan kenaikan permukaan laut adalah tantangan global yang membutuhkan solusi global. Dengan aksi yang cepat, terkoordinasi, dan inklusif, kita dapat melindungi masa depan bumi dan memastikan ketersediaan air yang aman dan berkelanjutan bagi semua.