DPR Dukung Kebijakan Gubernur Jawa Barat Batasi Study Tour Siswa: Fokus pada Efisiensi Anggaran dan Kualitas Pendidikan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang membatasi kegiatan study tour di sekolah-sekolah di wilayahnya. Langkah tegas Dedi Mulyadi yang telah mencopot kepala sekolah yang dinilai menyalahgunakan anggaran study tour dinilai tepat dan sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran pendidikan. Hadrian menekankan perlunya mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran pendidikan, khususnya dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti study tour.

"Kebijakan ini sejalan dengan instruksi Presiden dan upaya pemerintah untuk mengefisiensikan anggaran," ujar Hadrian dalam keterangan pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/3/2025). Ia menambahkan bahwa kegiatan study tour yang hanya berorientasi pada rekreasi dan hura-hura perlu dikurangi bahkan ditiadakan. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk study tour yang tidak produktif, menurut Hadrian, lebih baik digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan yang lebih mendesak, seperti peningkatan kualitas guru, sarana prasarana sekolah, dan program-program peningkatan mutu pembelajaran.

Hadrian juga menyoroti beban biaya study tour yang ditanggung oleh orang tua siswa. Menurutnya, biaya yang cukup besar tersebut seringkali menjadi beban tambahan bagi orang tua, terutama bagi keluarga yang kurang mampu. Oleh karena itu, ia mendukung kebijakan yang berorientasi pada penghematan biaya dan meringankan beban ekonomi orang tua siswa. "Kita harus memastikan bahwa anggaran pendidikan digunakan secara bertanggung jawab dan tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan untuk kegiatan yang kurang bermanfaat," tegas Hadrian.

Lebih lanjut, Hadrian mengungkapkan keprihatinannya terhadap penyalahgunaan anggaran study tour yang ditemukan di beberapa sekolah di Jawa Barat. Ia berharap kasus pemecatan kepala SMA Negeri 6 Depok dan SMAN 1 Cianjur dapat menjadi pembelajaran bagi sekolah lain untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran sekolah. Selain itu, ia mendorong agar sekolah lebih kreatif dalam merancang kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa sanksi pencopotan kepala sekolah yang terbukti menyalahgunakan anggaran study tour akan tetap diberlakukan. Tidak hanya terbatas pada dua sekolah yang telah dikenai sanksi, Dedi menginstruksikan Sekretaris Daerah Jawa Barat untuk mengidentifikasi sekolah lain yang melakukan study tour ke luar provinsi tanpa memperhatikan edaran gubernur. "Semua sekolah yang melanggar edaran tersebut akan dikenai sanksi," tegas Dedi. Dedi menekankan komitmennya untuk memastikan bahwa anggaran pendidikan di Jawa Barat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan untuk kegiatan yang tidak produktif dan hanya membebani orang tua siswa.

Gubernur menekankan bahwa sanksi ini bukan hanya sebatas hukuman, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran di masa mendatang. Ia berharap agar seluruh sekolah di Jawa Barat dapat memahami dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan, serta mengutamakan kepentingan pendidikan siswa dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan.

Langkah tegas Gubernur Jawa Barat dan dukungan dari DPR ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan, serta memastikan bahwa dana pendidikan digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.