Gubernur Riau, Abdul Wahid, mengakui bahwa Pemerintah Provinsi Riau tengah menghadapi tantangan berat terkait defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejak menjabat pada Februari 2025, Abdul Wahid langsung bergerak cepat dengan mengadakan serangkaian rapat untuk menganalisis dan mencari solusi atas permasalahan defisit anggaran yang mencapai Rp 3,5 triliun.

"Setelah saya bertugas di Februari, kami langsung mengadakan rapat dan menemukan angka defisit total sebesar Rp 3,5 triliun," ungkap Abdul Wahid dalam wawancaranya di Pekanbaru, Kamis (27/3/2025).

Defisit ini, menurutnya, disebabkan oleh pendapatan daerah tahun 2024 yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Perencanaan pendapatan yang kurang realistis menyebabkan belanja daerah menjadi tidak efisien dan rasional. Akibatnya, defisit tersebut menjadi beban utang yang harus ditanggung pada tahun anggaran 2025.

Menghadapi situasi yang sulit ini, Pemerintah Provinsi Riau mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi defisit, diantaranya:

• Pemangkasan Belanja: Abdul Wahid menekankan bahwa pemangkasan belanja menjadi langkah yang tak terhindarkan. Prioritas utama diberikan pada pos-pos belanja yang esensial untuk pelayanan publik.
• Fokus pada Pelayanan Publik: Di tengah keterbatasan anggaran, pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Pendidikan dan infrastruktur jalan menjadi fokus utama perhatian pemerintah.
• Perbaikan Infrastruktur Jalan: Gubernur menyoroti kondisi infrastruktur jalan di Riau yang banyak mengalami kerusakan akibat banjir, usia jalan yang sudah tua, serta dampak dari kendaraan over dimension over load (ODOL).
• Menahan Belanja Tidak Prioritas: Dengan kondisi keuangan yang berat, Abdul Wahid menegaskan bahwa Pemprov Riau hanya akan fokus pada belanja yang benar-benar penting dan menahan belanja yang lain.

Abdul Wahid menegaskan komitmennya untuk tidak mewariskan beban defisit ini ke tahun 2026. Ia bertekad untuk menyelesaikan permasalahan defisit anggaran pada tahun ini melalui serangkaian rapat dan upaya yang intensif.

"Kami tidak ingin beban di 2024 dan 2025 berpindah ke 2026. Sehingga, di 2026 kita berdoa bersama, bekerja keras, agar tahun depan tidak menjadi beban seperti ini. Ini terus kita rapat maraton untuk menyelesaikan persoalan ini," pungkasnya. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya keras untuk menstabilkan kondisi keuangan daerah dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.