PHK Massal di Indonesia: Mitos Kurva Phillips dan Tantangan Ekonomi Struktural

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda berbagai sektor industri di Indonesia akhir-akhir ini telah menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai hubungan antara inflasi dan pengangguran. Fenomena ini, yang terjadi di tengah tingkat inflasi yang relatif rendah, menantang asumsi klasik ekonomi makro yang diwakili oleh Kurva Phillips. Teori ini memprediksi hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran; inflasi rendah seharusnya beriringan dengan pengangguran rendah. Namun, realita di lapangan menunjukkan sebaliknya. Perusahaan-perusahaan besar seperti Sritex, Sanken, dan Yamaha menjadi contoh nyata PHK massal yang terjadi, meskipun tekanan inflasi terhadap biaya produksi relatif terkendali.

Kondisi ini memaksa kita untuk meninjau kembali pemahaman konvensional tentang dinamika inflasi dan pengangguran. Inflasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang relatif stabil, berkisar antara 2-4 persen per tahun, berkat kebijakan moneter Bank Indonesia yang ketat. Namun, stabilitas harga ini nyatanya tak mampu mencegah lonjakan angka pengangguran, khususnya di sektor manufaktur dan industri padat karya. Data menunjukkan sektor ini menghadapi tekanan signifikan pasca-pandemi COVID-19, yang telah mengubah lanskap ekonomi global. Hal ini menunjukkan bahwa Kurva Phillips klasik, yang berasumsi pada penurunan daya beli dan investasi sebagai penyebab utama peningkatan pengangguran akibat penurunan inflasi, tidak sepenuhnya relevan dengan situasi ekonomi Indonesia saat ini. Terdapat faktor struktural yang lebih dominan berperan.

Faktor-faktor di Balik PHK Massal:

Beberapa faktor struktural yang menyebabkan PHK massal perlu dikaji secara mendalam. Pertama, disrupsi teknologi dan digitalisasi telah mengubah kebutuhan tenaga kerja. Otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI) mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia, terutama di sektor manufaktur dan elektronik. Kedua, perubahan pola konsumsi global dan perlambatan ekonomi global telah menekan industri ekspor-oriented seperti yang dialami Sritex dan Yamaha. Ketiga, peningkatan biaya tenaga kerja, meskipun inflasi rendah, menjadi beban tersendiri bagi perusahaan. Kenaikan upah minimum setiap tahun, di tengah tekanan keuangan yang dialami beberapa perusahaan, membuat PHK menjadi pilihan sulit namun terpaksa untuk mempertahankan profitabilitas.

Strategi Kebijakan yang Komprehensif:

Menghadapi situasi ini, diperlukan respons kebijakan yang holistik dan komprehensif, melampaui fokus semata pada stabilitas inflasi. Beberapa strategi yang perlu dipertimbangkan meliputi:

• Penguatan program pelatihan dan reskilling: Memberikan kesempatan bagi pekerja yang terkena PHK untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar kerja.
• Regulasi ketenagakerjaan yang lebih fleksibel: Memungkinkan perusahaan menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja tanpa harus melakukan PHK besar-besaran.
• Insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pengembangan tenaga kerja dan otomatisasi inklusif: Mendorong adopsi teknologi yang tidak menghilangkan lapangan kerja secara signifikan.
• Penguatan industri domestik dan diversifikasi ekonomi: Mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu dan meningkatkan ketahanan ekonomi.
• Koordinasi yang lebih erat antara pemerintah dan sektor swasta: Membangun ekosistem bisnis yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Kesimpulannya, PHK massal di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan melihat tingkat inflasi. Faktor-faktor struktural, seperti disrupsi teknologi, perubahan pola konsumsi global, dan kebijakan ketenagakerjaan, perlu dipertimbangkan dalam merumuskan solusi yang tepat. Pemerintah dan sektor swasta harus berkolaborasi dalam menciptakan ekosistem tenaga kerja yang lebih tangguh dan adaptif agar stabilitas ekonomi nasional dapat dipertahankan.