Banjir bandang yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada awal tahun 2025 telah menimbulkan dampak kerugian ekonomi dan sosial yang sangat signifikan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan total kerugian mencapai angka fantastis, yaitu Rp 1.699.670.076.814 atau hampir Rp 1,7 triliun. Angka ini mencerminkan betapa dahsyatnya dampak bencana tersebut terhadap infrastruktur, perekonomian, dan kehidupan masyarakat di wilayah yang terdampak.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa nilai kerusakan dan kerugian tertinggi tercatat di Kabupaten Bekasi, mencapai Rp 659,1 miliar dengan tambahan kerugian sebesar Rp 20,9 miliar, sehingga totalnya mencapai Rp 680 miliar. Sementara itu, Kota Bekasi mengalami kerugian terbesar tanpa adanya laporan kerusakan fisik, dengan total mencapai Rp 878,6 miliar. Di Provinsi Jakarta, total kerusakan dan kerugian mencapai Rp 1,92 miliar, diikuti oleh Kabupaten Bogor sebesar Rp 96,7 miliar, dan Kota Depok senilai Rp 28,8 miliar. Kabupaten Tangerang mencatat kerugian sebesar Rp 5,06 miliar meskipun tidak melaporkan adanya kerusakan fisik. Hanya Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan yang tidak melaporkan adanya kerusakan atau kerugian yang signifikan.

Kerugian terbesar berasal dari sektor perumahan, di mana kerusakan rumah dan kehilangan barang-barang kebutuhan dasar sangat memukul masyarakat terdampak. Nilai kerusakan dan kerugian di sektor ini mencapai Rp 1.344.732.352.500. Selain itu, infrastruktur mengalami kerusakan senilai Rp 45,880 miliar, dan gangguan akses transportasi serta fasilitas umum menyebabkan kerugian sebesar Rp 110.117.582.000, sehingga total kerugian sektor ini mencapai Rp 155.997.582.000. Sektor ekonomi juga merasakan dampak yang cukup besar, dengan nilai kerusakan mencapai Rp 130,275 miliar dan kerugian akibat penurunan aktivitas ekonomi senilai Rp 14.188.511.000.

Berikut rincian kerugian berdasarkan sektor:

• Perumahan: Rp 1.344.732.352.500
• Infrastruktur: Rp 45,880 miliar
• Transportasi dan Fasilitas Umum: Rp 110.117.582.000
• Ekonomi: Rp 130,275 miliar
• Sosial: Rp 36.786.198.314
• Lintas Sektor: Rp 352.452.000

Kerugian di sektor sosial mencapai Rp 36.786.198.314, yang mencakup gangguan layanan kesehatan, pendidikan, serta peningkatan kebutuhan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak. Kerugian lintas sektor mencatat total sebesar Rp 352.452.000, mencakup berbagai aspek seperti dampak terhadap tata kelola pemerintahan dan lingkungan.

Banjir Jabodetabek 2025 menjadi pengingat yang kuat akan pentingnya kelestarian lingkungan dalam program pembangunan. Abdul Muhari menekankan perlunya memaksimalkan upaya pencegahan dan menjaga lingkungan dibandingkan hanya menanggulangi dampak bencana. BNPB sendiri telah melakukan berbagai upaya mitigasi, termasuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengendalikan intensitas hujan dan memberikan literasi kebencanaan kepada masyarakat. Selain itu, BNPB juga telah memberikan bantuan dana operasional, logistik, dan peralatan senilai Rp 8.225.706.356 kepada pihak-pihak terkait dalam penanganan bencana.

Bencana ini sekali lagi menyoroti kerentanan wilayah Jabodetabek terhadap banjir dan mendesak perlunya langkah-langkah komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini, termasuk perbaikan sistem drainase, pengendalian tata ruang, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan.