Pemerintah Tingkatkan Kuota Rumah Subsidi: Tantangan Akurasi dan Kualitas

Pemerintah memastikan penambahan kuota rumah subsidi untuk memenuhi tingginya permintaan masyarakat. Hal ini disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, usai pertemuan di Istana Kepresidenan pada Selasa (4/3). Meskipun detail mengenai jumlah penambahan dan waktu pengumuman resmi belum diungkap, Menteri Sirait menyatakan optimisme atas rencana tersebut, menyatakan bahwa Presiden telah memberikan arahan untuk meningkatkan kreativitas dalam program ini. Antusiasme perbankan terhadap program rumah subsidi, ditandai dengan angka kredit macet yang rendah, juga menjadi faktor pendorong penambahan kuota ini.

Namun, peningkatan kuota ini dihadapkan pada beberapa tantangan krusial. Menteri Sirait menekankan pentingnya penyaluran bantuan tepat sasaran. Untuk memastikan hal tersebut, Kementerian PKP telah menjalin kerja sama intensif dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang akurat, hingga tingkat by name by address, akan diperoleh dari BPS untuk meminimalisir kesalahan penyaluran. Selain akurasi penyaluran, Presiden juga memberikan penekanan pada pentingnya pemeliharaan kualitas bangunan rumah subsidi. Peningkatan kuota, tegas Menteri Sirait, tidak boleh mengorbankan kualitas bangunan yang layak huni bagi MBR.

Sebelumnya, anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, telah memberikan indikasi penambahan kuota melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2025. Beliau menyebutkan potensi penambahan sebanyak 200.000 unit, sehingga total kuota menjadi 420.000 unit. Angka tersebut diiringi alokasi tambahan dana sebesar Rp 6 triliun untuk menunjang program FLPP. Namun, Bonny juga menyoroti kendala waktu yang terbatas hingga akhir tahun, sehingga penyerapan kuota penuh diprediksi sulit tercapai. Meskipun target 420.000 unit ditetapkan, realisasi di lapangan diperkirakan hanya mencapai sekitar 300.000 unit.

Langkah pemerintah dalam meningkatkan kuota rumah subsidi ini menjadi bukti komitmen untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, tantangan dalam memastikan penyaluran tepat sasaran dan menjaga kualitas bangunan tetap menjadi fokus utama agar program ini memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat. Keberhasilan program ini akan bergantung pada kolaborasi antar kementerian dan lembaga, serta peran aktif pengembang dalam membangun rumah subsidi yang berkualitas.