Ekspansi Jaringan Gas Bumi Nasional Jadi Strategi Pemerintah Tekan Impor LPG

Pemerintah Genjot Distribusi Jaringan Gas untuk Kurangi Ketergantungan Impor LPG

Pemerintah Indonesia tengah mengambil langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) melalui percepatan distribusi jaringan gas (jargas) bumi ke rumah tangga. Inisiatif ini dipandang sebagai solusi berkelanjutan untuk menekan impor LPG yang selama ini membebani neraca perdagangan negara.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pemanfaatan jargas di Indonesia masih jauh dari optimal, padahal secara ekonomis lebih efisien hingga 40% dibandingkan penggunaan LPG konvensional. Pemerintah berencana untuk meluncurkan program jargas secara masif, selain juga mendorong substitusi LPG dengan dimethyl ether (DME).

Potensi Gas Bumi Nasional Melimpah

Data dari Neraca Gas Indonesia 2022-2030 menunjukkan bahwa pasokan gas bumi nasional rata-rata mencapai 15.087 million standard cubic feet per day (mmscfd), sementara kebutuhan domestik hanya 11.615 mmscfd. Surplus yang signifikan ini membuka peluang besar untuk pemanfaatan gas bumi yang lebih luas, termasuk untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga.

Untuk merealisasikan potensi ini, pemerintah aktif membangun infrastruktur jaringan gas terintegrasi dari Sumatera hingga Jawa. Pembangunan pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem) dan Duri-Sei Mangkei (Dusem) menjadi prioritas untuk menyalurkan gas dari wilayah kerja (WK) Agung dan WK Andaman. Gas yang dialirkan akan didistribusikan ke sektor industri dan langsung ke rumah tangga melalui jaringan gas.

Dampak Signifikan Pembangunan Jaringan Gas

Jika proyek-proyek ini selesai, diperkirakan sekitar 300.000 rumah tangga di sepanjang jalur pipa gas Cisem dan 600.000 rumah tangga di kawasan Dusem akan terhubung ke jaringan gas. Pemerintah menargetkan pengembangan jargas hingga mencapai 5,5 juta sambungan pada tahun 2030. Target ini diharapkan dapat menurunkan impor LPG sebesar 550 kiloton per tahun dan menghemat subsidi LPG hingga Rp 5,6 triliun per tahun.

Bahlil Lahadalia menambahkan, hingga tahun 2024, total sambungan jargas rumah tangga yang telah terpasang mencapai 703.000 sambungan melalui pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta 240.000 sambungan dari sumber non-APBN.

Berikut adalah poin penting dari upaya pemerintah dalam mengembangkan jaringan gas:

  • Pengurangan Impor LPG: Jargas menjadi solusi utama untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG.
  • Efisiensi Ekonomi: Penggunaan jargas lebih hemat 40% dibandingkan LPG.
  • Pemanfaatan Surplus Gas Bumi: Mengoptimalkan pasokan gas bumi nasional yang melimpah.
  • Pembangunan Infrastruktur: Membangun jaringan pipa gas terintegrasi dari Sumatera hingga Jawa.
  • Target Ambisius: Mencapai 5,5 juta sambungan jargas pada tahun 2030.

Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah optimis dapat mewujudkan kemandirian energi dan mengurangi beban subsidi LPG dalam jangka panjang.