Sorotan Bank Dunia: Penerimaan Pajak Indonesia Mengkhawatirkan

Bank Dunia baru-baru ini merilis laporan yang menyoroti kinerja penerimaan pajak Indonesia yang dianggap mengkhawatirkan. Dalam laporan berjudul "Estimating Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT) Gaps in Indonesia," Bank Dunia menyebutkan bahwa rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hanya mencapai 9,1% pada tahun 2021. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN dengan tingkat pendapatan menengah yang setara.

Perbandingan dengan negara tetangga menunjukkan jurang yang signifikan. Kamboja mencatatkan rasio 18%, Malaysia 11,9%, Filipina 15,2%, Thailand 15,7%, dan Vietnam 14,7%. Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan data sepuluh tahun sebelumnya, rasio penerimaan pajak Indonesia mengalami penurunan sekitar 2,1%.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pajak

Bank Dunia mengidentifikasi beberapa faktor utama yang menjadi penyebab rendahnya penerimaan pajak di Indonesia, yaitu:

• Rendahnya Penerimaan PPN dan PPh Badan: Kedua jenis pajak ini merupakan kontributor utama penerimaan pajak di Indonesia. Pada tahun 2021, PPN dan PPh Badan menyumbang sekitar 66% dari total penerimaan pajak atau setara dengan 6% dari PDB. Meskipun produktif, penerimaan dari PPN dan PPh Badan masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara dengan struktur ekonomi dan tingkat pendapatan serupa.
• Tingkat Kepatuhan yang Rendah: Ketidakpatuhan pajak menjadi masalah serius di Indonesia. Bank Dunia memperkirakan bahwa potensi penerimaan pajak yang hilang akibat ketidakpatuhan mencapai Rp 463 triliun untuk PPN (50,7% dari total kewajiban PPN) dan Rp 160 triliun untuk PPh Badan pada tahun 2020.
• Tarif Pajak Efektif yang Relatif Rendah: Tarif pajak yang berlaku mungkin tidak sepenuhnya efektif dalam menghasilkan penerimaan yang optimal.
• Basis Pajak yang Sempit: Basis pajak yang terlalu sempit membatasi potensi penerimaan pajak secara keseluruhan.
• Efisiensi Pengumpulan Pajak yang Rendah: Proses pengumpulan pajak di Indonesia dinilai kurang efisien dibandingkan negara lain, sehingga mengurangi penerimaan yang seharusnya bisa didapatkan.

Implikasi dan Rekomendasi

Kinerja penerimaan pajak yang buruk ini dapat menghambat kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan dan menyediakan layanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, Bank Dunia menekankan pentingnya upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

• Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Melalui edukasi, penegakan hukum, dan penyederhanaan sistem perpajakan.
• Memperluas Basis Pajak: Dengan menjangkau sektor-sektor ekonomi yang belum terjamah.
• Meningkatkan Efisiensi Pengumpulan Pajak: Melalui modernisasi sistem perpajakan dan peningkatan kapasitas petugas pajak.
• Mengkaji Ulang Tarif Pajak: Untuk memastikan bahwa tarif yang berlaku optimal dalam menghasilkan penerimaan pajak.

Dengan melakukan reformasi di bidang perpajakan, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.