Bupati Brebes Luruskan Persepsi Publik Terkait Laporan Keuangan Daerah

BREBES, JAWA TENGAH – Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, memberikan klarifikasi terkait pernyataan yang viral di media sosial mengenai pemahamannya terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 unaudited. Pernyataan tersebut muncul setelah penyerahan LKPD kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah pada Rabu, 26 Maret 2025.

Menanggapi viralnya kutipan "Bupati anyar durung ngerti, Mas (Bupati baru belum mengerti, Mas)," Bupati Paramitha menjelaskan bahwa pernyataannya tersebut dilontarkan dalam situasi terburu-buru karena harus menghadiri agenda lain. Ia menegaskan bahwa sebagai bupati yang baru menjabat, penyusunan anggaran 2024 sepenuhnya berada di bawah kepemimpinan sebelumnya. Oleh karena itu, pemahamannya terhadap detail laporan keuangan tersebut masih dalam proses pendalaman.

"Sebetulnya kemarin saya masih ada kegiatan yang memang harus segera saya hadiri. Jadi, belum sempat menjawab (pertanyaan wartawan) secara komprehensif. Karena saya bupati baru, anggaran 2024 kan bukan anggaran saya, jadi ya masih perlu pendalaman," ujar Bupati Paramitha saat ditemui di Pendapa Brebes, Jumat (28/3/2025).

Bupati Paramitha menekankan komitmennya untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Meskipun laporan keuangan 2024 disusun sebelum masa jabatannya, ia berjanji akan mempelajari dan bertanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran daerah.

Fokus pada Audit BPK dan Optimisme Meraih WTP

Bupati Paramitha juga menjelaskan bahwa saat ini BPK sedang melakukan audit terhadap LKPD 2024. Proses audit ini, yang telah dimulai sejak sepekan terakhir, akan dilanjutkan setelah Hari Raya Idul Fitri dan diperkirakan selesai dalam 30 hari ke depan. Ia mengungkapkan bahwa selama proses audit awal, BPK telah memberikan beberapa catatan, namun bersifat ringan dan masih dapat diperbaiki oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Sejak sepekan terakhir, tim BPK sudah melakukan proses audit, dilanjutkan setelah Lebaran hingga 30 hari," jelas Bupati Paramitha.

Beberapa OPD yang mengelola anggaran besar, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum, telah diperiksa oleh tim BPK. Bupati Paramitha optimistis bahwa Kabupaten Brebes dapat kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk yang ketujuh kalinya secara berturut-turut.

"Mudah-mudahan tahun ini WTP ketujuh. Karena saya komitmen langsung bekerja dan memastikan angka serta catatan di dalamnya bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Sebagai bentuk komitmen tanggung jawab saya sebagai bupati," tegasnya.

Keyakinan ini didasarkan pada komitmennya untuk bekerja keras dan memastikan bahwa semua angka dan catatan dalam laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Ia juga menekankan bahwa predikat WTP merupakan cerminan dari pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparan.

Penyerahan LKPD dan Pernyataan Awal

Sebelumnya, pada Rabu (26/3/2025), Bupati Paramitha bersama 32 kepala daerah lainnya di Jawa Tengah menyerahkan LKPD 2024 unaudited kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Saat ditanya mengenai laporan keuangan daerahnya, Bupati Paramitha sempat meminta awak media untuk bertanya kepada kepala daerah lain dan menyatakan bahwa ia belum memahami laporan tersebut karena baru menjabat.

Pernyataan inilah yang kemudian viral dan memicu berbagai tanggapan di media sosial. Namun, melalui klarifikasi ini, Bupati Paramitha berharap dapat meluruskan persepsi publik dan menegaskan komitmennya untuk memajukan Kabupaten Brebes dengan tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel.

Daftar OPD yang sudah diperiksa BPK:

• Dinas Pendidikan
• Dinas Kesehatan
• Dinas Pekerjaan Umum