Kontroversi Eiger Camp di Tangkuban Parahu: Proyek Disegel, Izin Dipertanyakan, Ancaman Lingkungan Mengintai

Proyek pembangunan Eiger Camp, sebuah kompleks wisata yang berlokasi di kaki Gunung Tangkuban Parahu, Jawa Barat, kini menjadi sorotan tajam. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jawa Barat resmi menyegel lokasi proyek tersebut pada Jumat, 28 Maret 2025, atas perintah langsung dari Gubernur Jawa Barat. Tindakan tegas ini diambil berdasarkan dugaan kuat pelanggaran tata ruang dan potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek tersebut.

Pelanggaran Tata Ruang dan Ancaman Lingkungan

Menurut Supriyono, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Jawa Barat, pembangunan Eiger Camp yang memanfaatkan lahan perkebunan teh milik PT Perkebunan Nusantara VIII di Kampung Sukawana, Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, tidak sesuai dengan tata ruang yang berlaku. Lebih jauh, Supriyono menekankan bahwa proyek ini berpotensi besar memicu bencana banjir dan longsor di wilayah Cekungan Bandung. Kekhawatiran ini didasarkan pada pengamatan di lapangan yang menunjukkan adanya penggundulan lahan perkebunan teh untuk pembangunan infrastruktur bangunan dan akses jalan. Aktivitas ini dinilai mengganggu resapan air di Kawasan Bandung Utara (KBU) yang merupakan zona penting bagi keseimbangan ekosistem.

Kejanggalan Izin dan Klaim Kelengkapan Dokumen

Selain masalah tata ruang dan lingkungan, Satpol PP juga menemukan kejanggalan pada dokumen Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang terpasang di lokasi proyek. Ketidakadaan barcode pada dokumen tersebut menimbulkan kecurigaan akan keabsahannya. Pihak Satpol PP berencana untuk melakukan investigasi lebih lanjut ke pihak perizinan guna memastikan validitas PBG tersebut.

Di sisi lain, Jemy Septendi, Penyusun Dokumen Amdal Eiger Camp dari PT Mitra Reka Buana, mengklaim bahwa proyek ini telah mengantongi izin lengkap, termasuk dokumen Amdal dan Analisis Dampak Lingkungan, dengan proses yang telah berjalan sejak tahun 2021. Ia juga menyatakan bahwa Koefisien Dasar Bangunan (KDB) proyek hanya 2% dari izin yang diberikan. Jemy menganggap penyegelan oleh Pemprov Jabar sebagai peringatan sementara akibat miskomunikasi terkait barcode PBG yang kini telah diserahkan.

Daftar Potensi Masalah Proyek Eiger Camp:

• Pelanggaran tata ruang wilayah.
• Potensi kerusakan lingkungan dan gangguan resapan air.
• Ancaman bencana banjir dan longsor.
• Keabsahan dokumen perizinan yang dipertanyakan.

Investigasi Mendalam Diperlukan

Kasus Eiger Camp ini menjadi perhatian serius dan menuntut investigasi mendalam. Pemerintah daerah dan pihak berwenang harus memastikan bahwa semua izin dan regulasi telah dipenuhi, serta dampak lingkungan telah dipertimbangkan secara matang. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan dan pembangunan sangat penting untuk mencegah kerusakan lingkungan dan melindungi masyarakat dari potensi bencana.

Dampak Jangka Panjang

Dampak dari pembangunan Eiger Camp, baik positif maupun negatif, akan dirasakan dalam jangka panjang. Jika proyek ini terbukti melanggar aturan dan merusak lingkungan, konsekuensinya bisa sangat serius bagi ekosistem Tangkuban Parahu dan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, perlu adanya solusi yang bijaksana dan berkelanjutan untuk memastikan pembangunan yang harmonis dengan lingkungan.