Pemerintah Pacu Ketahanan Pangan Nasional dengan Kucuran Dana Rp155,5 Triliun di Tahun 2025

Pemerintah Indonesia menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional di tahun 2025. Komitmen ini diwujudkan melalui alokasi anggaran signifikan sebesar Rp 155,5 triliun yang difokuskan untuk memperkuat sektor pertanian dan perikanan. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, melalui unggahan di akun Instagram resminya, menjelaskan bahwa investasi besar ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat rantai pasok, menjamin ketersediaan pangan yang memadai bagi seluruh masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Dana sebesar Rp 155,5 triliun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan alokasi tahun 2024 yang mencapai Rp 114,3 triliun. Peningkatan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Alokasi anggaran ini akan didistribusikan melalui berbagai saluran:

• Kementerian/Lembaga (K/L): Rp 40,0 triliun
• Non-K/L: Rp 74,3 triliun
• Transfer Daerah: Rp 16,6 triliun
• Pembiayaan: Rp 24,6 triliun

Dana ini akan digunakan secara strategis untuk mendukung berbagai aspek penting dalam sektor pangan, meliputi:

Peningkatan Produksi

• Subsidi Pupuk: Pemerintah mengalokasikan dana untuk subsidi pupuk sebanyak 9,5 juta ton, memastikan petani memiliki akses terhadap input pertanian yang penting untuk meningkatkan hasil panen.
• Ekstensifikasi Lahan: Program cetak sawah baru seluas 225 ribu hektare akan memperluas area pertanian, meningkatkan kapasitas produksi beras nasional.
• Intensifikasi Lahan: Upaya intensifikasi pada lahan seluas 80 ribu hektare akan memaksimalkan hasil panen dari lahan yang sudah ada melalui penerapan teknologi dan praktik pertanian modern.
• Peralatan Pertanian: Pengadaan 77,4 ribu unit alat dan mesin pertanian (alsintan) pra-panen akan membantu petani dalam proses pengolahan lahan, penanaman, dan perawatan tanaman.

Distribusi dan Cadangan Pangan

• Infrastruktur Pertanian: Pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani sepanjang 102 km akan mempermudah aksesibilitas petani ke lahan pertanian dan pasar.
• Infrastruktur Perikanan: Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana di 63 pelabuhan perikanan akan meningkatkan efisiensi penangkapan dan distribusi hasil perikanan.
• Koperasi Desa Merah Putih: Dukungan terhadap Koperasi Desa Merah Putih akan memperkuat kelembagaan petani dan nelayan, memberikan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar.
• Cadangan Pangan Pemerintah (CPP): Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah akan menjamin ketersediaan pangan dalam kondisi darurat atau saat terjadi gejolak harga.
• Badan Usaha Pangan: Penguatan badan usaha di bidang pangan akan meningkatkan efisiensi rantai pasok dan memastikan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat.

Konsumsi dan Stabilitas Harga

• Bantuan Pangan dan Sembako: Program bantuan pangan dan sembako akan membantu keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
• Gelar Pasar Murah (GPM): Penyelenggaraan Gelar Pasar Murah akan menyediakan akses pangan yang terjangkau bagi masyarakat, terutama saat terjadi lonjakan harga.
• Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP): Upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan akan menjaga daya beli masyarakat dan mencegah terjadinya inflasi pangan.

Menteri Keuangan berharap bahwa melalui upaya komprehensif ini, Indonesia dapat mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Investasi dalam ketahanan pangan merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia yang lebih sejahtera dan mandiri.