Pulau Tidung Dihantui Uang Palsu: Tantangan bagi Pariwisata dan Solusi dari Bank Terapung

Pulau Tidung, permata Kepulauan Seribu yang mengandalkan pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi, kini menghadapi tantangan serius: peredaran uang palsu. Keindahan pantai dan pesona alamnya menarik wisatawan, namun arus uang yang deras membawa serta risiko masuknya uang ilegal yang merugikan masyarakat setempat.

Dampak Pariwisata: Antara Berkah dan Masalah

Pariwisata memang memberikan berkah ekonomi bagi Pulau Tidung, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan warga. Namun, Profesor Azril Azhari, Pengamat Kebijakan Publik Pariwisata, mengingatkan bahwa pariwisata juga memiliki dampak negatif yang tak terhindarkan, salah satunya adalah peredaran uang palsu. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada small island tourism (wisata pulau kecil) seperti Kepulauan Seribu.

"Pemerintah harus mampu menghitung Pengaruh Pengganda (multiplier effect) dari peredaran uang palsu tersebut, jangan sampai masyarakat setempat yang menderita kerugian," tegas Profesor Azril. Standar keamanan dan pengawasan yang ketat dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif ini. Pengaruh pengganda ini jarang masuk perhitungan dan terus-menerus memberikan efek negatif.

Temuan di Lapangan: Uang Palsu Pecahan Rp 100 Ribu Mendominasi

Rifqi Zulhimi, teller bank terapung BRI 'Bahtera Seva I', yang secara rutin melayani transaksi perbankan di Pulau Tidung, mengungkapkan bahwa mayoritas uang palsu yang ia temukan adalah pecahan Rp 100 ribu. Dalam sebulan, ia bisa menerima hingga Rp 500 ribu uang palsu. Ironisnya, uang palsu ini seringkali diterima oleh para pelaku usaha kecil yang menjadi garda depan ekonomi pulau.

Bank Terapung BRI: Garda Depan Melawan Uang Palsu

Kehadiran Teras BRI Kapal 'Bahtera Seva I' menjadi angin segar dalam upaya memerangi peredaran uang palsu di Pulau Tidung dan pulau-pulau lainnya di Kepulauan Seribu. Setiap Senin, kapal ini bertolak dari Pelabuhan Kali Adem Muara Angke, Jakarta Utara, menjelajahi enam pulau sebelum kembali pada hari Jumat. Keberadaan bank terapung ini mempermudah akses layanan perbankan bagi masyarakat, termasuk deteksi dan penanganan uang palsu.

"Adanya inovasi bank terapung ini perlu diberikan apresiasi karena dapat membantu penghentian peredaran uang palsu," ujar Profesor Azril.

Edukasi dan Pemusnahan: Upaya BRI Menjaga Integritas Rupiah

Ketika menemukan uang palsu, Rifqi menjelaskan kepada nasabah tentang ciri-ciri uang palsu dan perbedaan fisiknya dengan uang asli. Sesuai regulasi, uang palsu tersebut harus dimusnahkan di tempat, dengan cara dirobek di depan nasabah. Meskipun ada yang kecewa dan meminta uangnya kembali untuk dijadikan contoh, Rifqi harus tegas menjalankan prosedur demi mencegah uang palsu kembali beredar di masyarakat.

Selain memberantas uang palsu, Teras BRI Kapal juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang regulasi uang sobek. Uang sobek masih dapat ditukar jika nomor serinya masih terlihat jelas. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas dan keabsahan uang rupiah.

Perlunya Perhatian Pemerintah dan Pengembangan Inovasi

Profesor Azril menyayangkan kurangnya perhatian pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata, terhadap wisata pulau kecil. Ia berharap frekuensi layanan bank terapung dapat ditingkatkan dan inovasi lainnya dapat dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan melindungi masyarakat dari dampak negatif pariwisata.

Rekomendasi

Berikut adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah uang palsu di kawasan pariwisata :

• Peningkatan Pengawasan: Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran uang di daerah wisata, terutama pulau-pulau kecil.
• Edukasi Intensif: Program edukasi tentang ciri-ciri uang palsu harus lebih diintensifkan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
• Dukungan untuk Bank Terapung: Pemerintah dan pihak terkait perlu memberikan dukungan penuh kepada inisiatif bank terapung BRI, termasuk peningkatan frekuensi layanan dan pengembangan jangkauan.
• Pengembangan Sistem Pembayaran Digital: Mendorong penggunaan sistem pembayaran digital di kawasan wisata dapat mengurangi risiko peredaran uang palsu.
• Sinergi Antar Lembaga: Koordinasi yang baik antara pemerintah, bank, dan aparat keamanan sangat penting dalam memberantas peredaran uang palsu.