Polemik Pertamax-Pertalite: DPR Tekankan Pentingnya Ketepatan Sasaran Subsidi BBM

Anggota Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, mengungkapkan keprihatinan terkait munculnya isu dugaan pencampuran Pertamax dengan Pertalite yang menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap PT Pertamina (Persero). Beliau menekankan pentingnya menjaga agar polemik ini tidak mengganggu program subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tengah dijalankan pemerintah agar tepat sasaran. Ketidakpercayaan publik yang meluas, menurut Bambang, berpotensi menimbulkan kepanikan dan berujung pada pergeseran konsumsi BBM subsidi, yang justru merugikan perekonomian nasional.

Bambang menjelaskan perbedaan antara istilah 'oplosan' dan 'blending' dalam konteks industri migas. Ia menegaskan bahwa istilah 'oplosan' mengandung konotasi negatif, mengindikasikan pencampuran bahan bakar dengan zat ilegal. Sementara 'blending' merupakan proses pencampuran bahan bakar yang umum dilakukan di industri migas global untuk mencapai kualitas dan spesifikasi produk tertentu. Proses blending ini, menurut Bambang, telah diatur dan diawasi secara ketat, sehingga tuduhan 'oplosan' perlu dikaji secara cermat dan berdasar pada fakta serta data yang valid.

"Proses blending itu lazim dan diatur, bertujuan untuk mencapai kualitas produk tertentu. Setiap kilang memiliki karakteristik berbeda, sehingga blending menjadi hal yang lumrah dalam industri migas, baik di dalam maupun luar negeri," ujar Bambang dalam keterangan persnya, Rabu (5/3/2025). Ia menambahkan bahwa Komisi XII DPR saat ini fokus untuk mencegah agar polemik ini tidak memicu kepanikan masyarakat dan perubahan pola konsumsi BBM secara drastis. Hal ini dikhawatirkan akan mengacaukan program subsidi BBM yang bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu.

Lebih lanjut, Bambang Haryadi mengungkapkan kekhawatirannya akan adanya potensi penyalahgunaan situasi ini. Ia khawatir ketidakpercayaan publik terhadap Pertamax akan mendorong masyarakat untuk beralih ke Pertalite, yang merupakan BBM bersubsidi. Hal ini akan mengganggu upaya pemerintah dalam penataan subsidi BBM agar tepat sasaran. Oleh karena itu, DPR menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dari PT Pertamina (Persero) dalam menjelaskan proses produksi dan pendistribusian BBM.

DPR juga kembali mengingatkan pentingnya menjaga agar subsidi BBM tetap tepat sasaran. Bambang menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mencegah penyalahgunaan subsidi oleh pihak-pihak yang tidak berhak. "Kita harus mencegah agar oknum-oknum tertentu tidak memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi," tegas Bambang. Ia juga kembali menyinggung usulannya pada periode Komisi VII sebelumnya, yakni pembatasan BBM subsidi hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum serta solar subsidi hanya untuk angkutan umum, angkutan sembako, petani, dan nelayan untuk memudahkan pengawasan dan penyaluran yang lebih tepat sasaran.

Kesimpulannya, DPR berharap agar polemik Pertamax-Pertalite ini dapat segera diselesaikan secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting agar tidak mengganggu program subsidi BBM tepat sasaran yang menjadi prioritas pemerintah. Transparansi dari Pertamina serta pengawasan yang ketat dari DPR diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik dan mencegah dampak negatif yang lebih luas.