Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah strategis dengan mengaktifkan kembali kantor wilayah yang dulunya dikenal sebagai karesidenan. Keputusan ini diambil sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memperkuat representasi budaya di seluruh Jawa Barat.

Inisiatif ini menghidupkan kembali lima kantor wilayah strategis yang merepresentasikan karakter budaya khas Jawa Barat. Kelima wilayah tersebut adalah:

• Bale Pakuan Padjadjaran: Mewakili Wilayah Bogor (Sunda Betawi).
• Bale Sri Baduga: Mewakili Wilayah Purwakarta.
• Bale Jaya Dewata: Mewakili Wilayah Cirebon.
• Bale Dewa Niskala: Mewakili Wilayah Priangan Garut.
• Bale Pakuan: Mewakili Wilayah Priangan Bandung Raya.

Menurut keterangan resmi yang disampaikan oleh Gubernur Dedi Mulyadi, pengaktifan kembali kantor wilayah ini didasari oleh pemahaman mendalam akan keberagaman budaya yang kaya di Jawa Barat. Dengan adanya kantor wilayah yang representatif, diharapkan masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dapat merasa lebih terhubung dengan pemerintah provinsi.

"Jawa Barat memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, dan kami ingin memastikan bahwa setiap wilayah merasa terwakili dan memiliki akses yang mudah ke layanan publik," ujar Gubernur Dedi Mulyadi.

Sebelumnya, kelima daerah ini dikenal sebagai wilayah karesidenan, yang merupakan bagian dari sistem administrasi di bawah gubernur pada masa lampau. Dengan mengaktifkan kembali kantor-kantor ini, pemerintah provinsi berharap dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Setiap kantor wilayah akan melayani beberapa kabupaten dan kota yang berdekatan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi melakukan perjalanan jauh ke Bandung untuk mendapatkan layanan pemerintah. Selain itu, setiap kantor wilayah juga akan dilengkapi dengan staf layanan masyarakat yang siap membantu dan memberikan informasi yang dibutuhkan.

"Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk memastikan bahwa pelayanan pemerintahan lebih merata dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Jawa Barat," tambah Gubernur Dedi Mulyadi.

Dengan adanya kantor wilayah yang aktif dan responsif, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah juga akan meningkat. Masyarakat akan merasa lebih dihargai dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga tercipta sinergi yang positif antara pemerintah dan masyarakat.

Langkah yang diambil oleh Gubernur Dedi Mulyadi ini merupakan wujud komitmen pemerintah provinsi Jawa Barat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan mendekatkan diri kepada masyarakat, pemerintah berharap dapat membangun Jawa Barat yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Inisiatif ini menjadi angin segar bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Jawa Barat. Dengan adanya kantor wilayah yang representatif dan responsif, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kehadiran pemerintah di tengah-tengah mereka.