Pengunduran Diri Dirut BJB: Tindakan Personal yang Diapresiasi Gubernur Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan apresiasi terhadap keputusan Yuddy Renaldi yang mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Keputusan ini, menurut Dedi, merupakan tindakan personal yang diambil untuk menjaga integritas dan independensi BJB. Pernyataan tersebut disampaikan Dedi kepada awak media di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (5/3/2025).

Dedi menegaskan bahwa pengunduran diri Yuddy merupakan langkah yang terpisah dari urusan kelembagaan BJB. Ia menekankan pentingnya menjaga kemandirian BJB sebagai lembaga perbankan milik rakyat Jawa Barat. Kepercayaan publik terhadap BJB, lanjut Dedi, harus dijaga agar bank tersebut dapat terus berkembang dan menjadi bank yang terpercaya tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga di kancah nasional. Oleh karena itu, proses seleksi pengganti Dirut BJB harus berlangsung transparan dan bebas dari intervensi politik atau kepentingan lainnya.

"BJB adalah aset berharga milik masyarakat Jawa Barat. Integritas dan kredibilitasnya harus dijaga agar tetap menjadi bank yang handal dan terpercaya," tegas Dedi. Ia menambahkan bahwa kewenangan penuh untuk memilih Dirut BJB selanjutnya sepenuhnya diserahkan kepada lembaga yang berwenang, dengan kriteria utama adalah kualifikasi dan kompetensi calon Dirut.

Meskipun Dedi Mulyadi mengapresiasi langkah Yuddy Renaldi, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan di balik pengunduran diri tersebut. Terkait dugaan keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan BJB, Gubernur Jawa Barat tersebut menyatakan tidak memiliki informasi lebih lanjut.

"Saya tidak dapat memastikan alasan di balik pengunduran diri Pak Yuddy. Namun, bagi saya, langkah ini merupakan tindakan yang lebih terpuji daripada melanjutkan kepemimpinan di tengah situasi yang kompleks," ujar Dedi. Ia kembali menekankan pentingnya menjaga independensi BJB dan menjauhkannya dari potensi intervensi politik dalam proses seleksi dan pengangkatan Dirut baru.

Sementara itu, KPK telah resmi memulai penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan BJB. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, membenarkan hal tersebut dan menyampaikan bahwa KPK telah menerbitkan surat penyidikan. KPK juga akan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) lainnya jika terdapat penanganan kasus yang sama, untuk memastikan proses penegakan hukum yang efektif dan efisien.

Meskipun KPK telah memulai proses penyidikan, belum ada informasi lebih lanjut mengenai tersangka dan konstruksi perkara yang disusun. Ketua KPK menegaskan bahwa hal tersebut menjadi kewenangan tim penyidik KPK dan akan diumumkan pada waktu yang tepat.

Proses seleksi Dirut BJB selanjutnya akan menjadi fokus perhatian publik. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan BJB tetap menjadi lembaga perbankan yang sehat dan terpercaya. Pemerintah Daerah Jawa Barat, melalui Gubernur Dedi Mulyadi, berkomitmen untuk mengawasi proses tersebut agar terhindar dari segala bentuk intervensi yang dapat merugikan BJB dan masyarakat Jawa Barat.